PURBALINGGA - Minat warga Kabupaten Purbalingga, untuk bekerja di luar negeri atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), masih tinggi. Meskipun, di Kabupaten Purbalingga terdapat ribuan lowongan pekerjaan, khususnya bagi kaum perempuan.
Namun, sayangnya TKI asal Purbalingga itu lebih banyak memilih pekerjaan di sektor non-formal. Seperti pembantu rumah tangga, bukan di sektor formal untuk bekerja di industri.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Penempatan Kerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Purbalingga, Suharmanto, Senin (14/3).
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang ada TKI asal Purbalingga yang terdaftar, hanya 150 orang. Dari jumlah tersebut, 80 persen diantaranya bekerja di sektor non-formal.
"Mereka memilih pekerjaan itu memang keinginan mereka sendiri. Padahal pendidikan mereka umumnya tidak terlalu rendah, bahkan SLTA," ungkapnya.
Selain itu mayoritas mereka juga bekerja di negara Taiwan dan Hongkong. Serta hanya 15 orang saja yang memilih bekerja di Malaysia.
Dia menyebut, jumlah TKI asal Purbalingga bisa dinilai sangat sedikit, dibandingkan dengan kabupaten lain, yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan. Hal ini disebabkan melimpahnya lowongan pekerjaan di Purbalingga.
"Kalau peluang pekerjaan di dalam kota sendiri sudah banyak, ngapain kerja ke luar negeri. Selain itu sepinya TKI disini juga karena tidak ada PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia,red), sehingga permintaan tidak terlalu banyak," katanya.
Dia menegaskan, pihaknya lebih mendorong calon TKI agar memilih bekerja di sektor formal. Selain tidak berisiko, juga mendapat sejumlah jaminan ketenagakerjaan. Pekerjaan di sektor formal juga dipandang lebih bermartabat.
Selain penempatan kerja di luar negeri, Pemkab juga mendorong para pencari kerja agar lebih mengutamakan untuk mengisi lowongan kerja yang ada di dalam negeri terlebih dahulu. Salah satu peluang yang ada adalah penempatan dari program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Program AKAD ini mirip dengan transmigrasi, namun tidak mendapatkan rumah dan lahan, melainkan hanya dikirim ke daerah lain untuk bekerja di Perusahaan.
Program AKAD, tahun ini Pemkab telah bekerjasama dengan sejumlah perushaan agribisnis perkebunan sawit di Kalimantan. "AKAD ini dibutuhkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya kesana dan tidak mengenal tingkat pendidikan. Disana dipekerjakan sebagaimana mestinya mendapatkan UMK, tunjangan, upah lembur sampai jaminan tempat tinggal dan makan," katanya. (tya/bdg)
Tags :
Kategori :