Pemkab Purbalingga Temukan Masalah IPAL saat Periksa 25 Dapur SPPG Program MBG

Kamis 19-11-2026,15:29 WIB
Reporter : Aditya Wisnu Wardana
Editor : Budi Cahyo Utomo

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menemukan sejumlah catatan dalam inspeksi terhadap 25 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL), mulai dari kelengkapan saringan, sistem pemisahan lemak, hingga kapasitas pengolahan limbah.

Temuan tersebut menunjukkan masih ada aspek operasional dapur yang perlu dibenahi. Padahal, pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari standar higiene dan sanitasi fasilitas pengolahan makanan.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Purbalingga, Aris Siswanto, mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional, higiene sanitasi, serta keamanan pangan pada dapur penyelenggara MBG.

"Pemeriksaan ini bertujuan memastikan dapur memenuhi standar kelayakan sehingga makanan yang disajikan aman dan berkualitas bagi penerima manfaat," katanya, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA:Mayoritas SPPG di Purbalingga Belum Penuhi Standar IPAL, DLH Soroti Grease Trap

Menurutnya, inspeksi mencakup 14 indikator penilaian yang meliputi kelengkapan dokumen, fasilitas pengolahan makanan, sanitasi, hingga keselamatan kerja.

"Dari sekitar 25 dapur yang sudah kami inspeksi, ada sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti. Terutama terkait pengelolaan air limbah atau IPAL," ujarnya.

Selain pengelolaan limbah, tim juga memeriksa keamanan sayuran dan buah-buahan melalui uji cepat residu pestisida. Pemeriksaan turut menyasar informasi izin edar dan kelengkapan label pada sejumlah kemasan beras.

Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yakni keamanan pangan dengan bobot 65 persen, legalitas 23 persen, serta lahan dan keselamatan kerja sebesar 12 persen.

Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pemberian rekomendasi kelayakan operasional masing-masing dapur. SPPG yang memperoleh nilai 100 persen dinyatakan layak dilanjutkan. Sementara dapur dengan nilai 50 hingga kurang dari 100 persen masih dapat melanjutkan operasional dengan kewajiban melakukan perbaikan.

Adapun dapur yang memperoleh nilai di bawah 50 persen dinyatakan tidak layak dilanjutkan.

Seluruh hasil pemeriksaan, bukti pendukung, serta rekomendasi kelayakan operasional selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Catatan inspeksi juga menjadi bahan evaluasi bagi pengelola SPPG untuk melakukan pembenahan.

Namun, hingga pemeriksaan terhadap 25 dapur tersebut, belum dirinci berapa SPPG yang memperoleh nilai sempurna, berapa yang harus melakukan perbaikan, dan berapa yang masuk kategori tidak layak melanjutkan operasional.

Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPG Wilayah Bojongsari, Fandhi Rahchmat Afrizal, mengatakan, tujuh dapur MBG yang beroperasi di wilayahnya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi halal.

"Beberapa dapur juga sedang menjalani proses sertifikasi HACCP sebagai bagian dari pengendalian keamanan pangan," katanya.

Kategori :