CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan keringanan kepada masyarakat yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2026 setelah jatuh tempo pada 30 September lalu.
Keringanan diberikan dengan menghapus denda keterlambatan pembayaran. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang belum sempat melunasi pajaknya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cilacap, Luhur Satrio Muchsin mengatakan, selama ini wajib pajak yang terlambat membayar PBB-P2 dikenakan denda sebesar 1 persen.
"Dengan adanya penghapusan denda, masyarakat cukup membayar pokok pajaknya tanpa harus membayar tambahan denda keterlambatan," katanya, Sabtu (14/11/2026).
PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cilacap. Uang yang terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah.
"Di antaranya untuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, serta mendukung pelayanan masyarakat," jelasnya.
BACA JUGA:Tunggakan PBB 2013–2026 Berpeluang Bebas Denda, Warga Cilacap Bisa Bayar Pokok Pajak
Selain itu, pajak daerah juga membantu pemerintah membiayai berbagai program, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, pembayaran PBB-P2 sangat membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan untuk pembangunan. Hasilnya juga akan kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai fasilitas dan pelayanan.
"Harapan kami, masyarakat yang masih memiliki tunggakan bisa memanfaatkan penghapusan denda tersebut untuk segera melunasi PBB-P2," pungkasnya. ***