BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Arsip administrasi bukan sekadar pelengkap laporan. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak tertata dapat menyulitkan pembuktian.
Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menganggap pengelolaan arsip sebagai pekerjaan sampingan.
Menurutnya, dokumen pertanggungjawaban menjadi salah satu bukti penting untuk menelusuri pelaksanaan program pemerintah.
“Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen. Benar atau tidaknya suatu kegiatan bisa dilihat langsung dari arsipnya, seperti surat pertanggungjawaban (SPJ), apakah itu kegiatan asli atau fiktif, semua akan terlihat di situ,” kata Amalia, Selasa (20/10/2026).
Ia menilai, administrasi yang tertib akan memudahkan perangkat daerah ketika menghadapi pemeriksaan maupun audit.
“Secara administrasi dan kearsipan jika sudah baik, maka tidak akan ada masalah. Mau diadakan pemeriksaan atau audit apa pun, kita tidak perlu takut karena segala sesuatunya telah dicatat dan terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.
BACA JUGA:Malam Literasi Banjarnegara Pecah! Perpustakaan Disulap Jadi Ruang Nongkrong Kreatif
Amalia juga meminta Disarpus memperkuat pendampingan kepada seluruh OPD agar dokumen tersimpan dengan aman, tertib, dan mudah ditemukan ketika diperlukan.
Kepala Disarpus Banjarnegara, Arief Rahman, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan kearsipan terhadap 23 OPD di lingkungan pemerintah kabupaten.
Hasil pengawasan tersebut menunjukkan nilai kearsipan Banjarnegara meningkat dari 75,44 pada 2025 menjadi 77,6 pada 2026.
“Ini telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah dan menunjukkan tren kenaikan positif, yaitu dari nilai 75,44 pada tahun 2025 naik menjadi 77,6 di tahun 2026,” kata Arief.
Meski nilainya meningkat, Arief menekankan perlunya kesamaan pemahaman di seluruh perangkat daerah agar pengelolaan arsip menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari, bukan sekadar kegiatan administratif menjelang pemeriksaan.
“Kita harus serius pada kearsipan dengan menyajikan data yang benar dan lengkap, demi mewujudkan Banjarnegara yang lebih akuntabel dan transparan,” ujarnya. ***