Karenanya, Ia meminta dinas terkait, penggiat lingkungan, hingga kawasan industri ikut menjaga tanaman yang sudah ditanam. Terlebih, penanaman dilakukan menjelang musim kemarau sehingga perlu pemantauan rutin.
“Tiga hari sekali minimal dilakukan pengecekan,” tandasnya.
Selain soal abrasi dan rob, Luthfi juga menyoroti persoalan pengambilan air tanah. Ia meminta evaluasi kebijakan pengambilan air tanah dilakukan lebih rutin sebagai langkah mencegah penurunan tanah, khususnya di wilayah pesisir.
Menurutnya, masyarakat juga harus diedukasi agar tidak sembarangan mengambil air tanah. Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM melalui BUMD. Selain itu, teknologi desalinasi juga didorong untuk kawasan pesisir, terutama bagi masyarakat nelayan.
Pada kesempatan yang sama, Luthfi juga menegaskan sampah menjadi bagian penting dari persoalan lingkungan. Ia menyebut, sesuai arahan Presiden RI, Indonesia menargetkan zero waste pada 2029, termasuk di seluruh daerah.
Luthfi menjelaskan Pemprov Jateng telah memetakan persoalan sampah di seluruh kabupaten/kota. Daerah dengan timbulan sampah sekitar 1.000 ton per hari diarahkan menggunakan skema aglomerasi atau regional.
Skema itu antara lain disiapkan untuk kawasan Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya. Sementara daerah dengan timbulan sampah di bawah 1.000 ton per hari diarahkan menggunakan refuse-derived fuel (RDF), yang dapat dimanfaatkan oleh pabrik semen.
Sebagai informasi, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jawa Tengah mengusung tema Saatnya Bekerja untuk Iklim.
Tema itu dinilai relevan bagi Jawa Tengah karena dampak perubahan iklim telah dirasakan masyarakat, termasuk melalui bencana hidrometeorologi yang mendominasi kejadian bencana alam di provinsi ini.
Seorang peserta dari Saka Kalpataru, Aisyah, berharap penanaman mangrove dapat menjaga keberlanjutan kawasan pesisir Pantai Tirang.
“Harapan saya, semoga Pantai Tirang ini jangan sampai terkikis oleh air laut,” kata Aisyah.