BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menegaskan komitmennya untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto, saat menerima tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, di Sasana Adi Praja.
Dalam sambutannya, Sekda Indarto menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar bisa meraih predikat badan publik yang informatif,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Indarto menyebut, evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan informasi akan terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami.
“Kami tidak hanya fokus pada ketersediaan informasi, tetapi juga memastikan informasi itu relevan, akurat, dan bisa dimanfaatkan oleh publik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Banjarnegara, Sagiyo, menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif PPID Pelaksana di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun desa yang terus berinovasi dalam mendukung keterbukaan informasi.
“Banjarnegara sudah mulai memanfaatkan berbagai inovasi digital, seperti aplikasi mobile berbasis Android Radio Suara Banjarnegara, fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di website resmi, serta aplikasi monitoring pelaksanaan PPID,” jelas Sagiyo.
BACA JUGA:Sekda Jateng Dorong Masyarakat Melek Terhadap Literasi Kebijakan Publik
Sagiyo menilai, inovasi digital menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan layanan publik dan memastikan setiap warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi.
Dari sisi penilaian, Komisioner KIP Jawa Tengah, Moh Asropi, mengapresiasi berbagai upaya Pemkab Banjarnegara dalam memperbaiki sistem dan kemudahan akses informasi.
“Dengan kemudahan yang tersedia di website dan media sosial, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi publik. Yang penting, antara desa, kecamatan, dan kabupaten memiliki sinkronisasi agar data dan informasi berjalan seirama hingga ke tingkat provinsi,” ujarnya.
Asropi menekankan, keterbukaan informasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya berhenti di level administratif.
“Output-nya harus bisa memotivasi internal pemerintah agar terus memperbarui data, sementara outcome-nya adalah kemudahan akses informasi bagi masyarakat di seluruh dunia, di berbagai situasi,” tegasnya.