PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Suhu politik menjelang Pilkada di Kabupaten Purbalingga semakin memanas. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Purbalingga telah resmi mengeluarkan rekomendasi bagi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) dan Mahendra Farizal.
Ketua DPC PPP Kabupaten Purbalingga, Syafi'i Abror, yang didampingi Sekretaris DPC PPP Purbalingga, In'am Birohmatillah, mengonfirmasi bahwa mekanisme partai telah berjalan dengan baik dari tingkat daerah hingga pusat. Partai berlambang Ka'bah ini akan berkoalisi dengan PDIP untuk berkompetisi di Pilkada Purbalingga 2024.
"Rekomendasi dari DPP PPP telah turun untuk pasangan Tiwi-Mahendra pada 13 Agustus. Bupati petahana berpasangan dengan tokoh pengusaha muda yang sukses merintis karir dari bawah," ujar Syafi'i, Rabu (14/8).
Syafi'i menjelaskan, Mahendra dipilih sebagai calon wakil bupati karena dianggap sebagai sosok anak muda yang layak menjadi teladan. Dengan segala keterbatasan, Mahendra berhasil mencapai kesuksesan, dan PPP menilai dirinya cocok untuk memimpin Purbalingga bersama Tiwi.
BACA JUGA:Muncul Dukungan Tiwi-Hendra dari Ratusan Simpatisan Gerindra, Pasca Fahmi Dapat Rekom
BACA JUGA:DPC PDIP Purbalingga Yakin Usulkan Tiwi Bacabup Purbalingga
"Mahendra adalah figur muda yang cerdas dan inovatif, sosok yang dibutuhkan Purbalingga. Dia akan menjadi pendamping yang ideal bagi Bu Tiwi," tambah Syafi'i.
Selain PPP, Syafi'i juga mengungkapkan bahwa beberapa partai lain tengah mempertimbangkan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Tiwi-Mahendra. Dia berharap koalisi tersebut akan semakin kuat dengan dukungan masyarakat.
"Kami masih terus berkomunikasi dengan beberapa partai lainnya," ungkapnya.
Meski begitu, Syafi'i belum bisa memastikan kapan deklarasi resmi pasangan calon ini akan dilakukan. "Deklarasi mungkin sebentar lagi, kalau semua partai sudah memberikan rekomendasinya. Kami masih berkoordinasi terkait teknis pelaksanaannya," jelasnya.
Pada Pemilu 2024, PDIP meraih 14 kursi di DPRD, sementara PPP mendapatkan 2 kursi. Jika ditambah dengan partai politik lain yang mungkin bergabung, koalisi tersebut akan semakin solid. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, pasangan calon dapat diajukan oleh partai politik yang memperoleh 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara total pada Pemilu 2024 lalu. (amr)