Kemarin, Budi Gunawan Resmi Diajukan Presiden ke DPR Sebagai Calon Kepala BIN

JAKARTA- Presiden Joko Widodo akhirnya resmi mengusulkan nama Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon kepala BIN (Badan Intelijen Negara) ke DPR. Seperti halnya saat pengajuan sebagai calon kapolri terdahulu, proses politik di parlemen nantinya diyakini juga akan berjalan tanpa hambatan berarti. Surat presiden atas pengajuan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan Sutiyoso itu dikirim langsung Mensesneg Pratikno, ke Komplek Parlemen, Jakarta, pagi kemarin (2/9). Dalam surat bernomor R-58/Pres/09/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pergantian tersebut dilakukan untuk penyegaran dan meningkatkan kinerja BIN. Maka. diusulkan nama BG untuk menggantikan Kepala BIN saat ini, Sutiyoso. Dalam surat presiden tersebut juga melampirkan daftar riwayat hidup BG. Ketua DPR Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto yang menerimanya. "Setahu saya, semua fraksi punya hubungan baik dengan Pak BG. Jadi, diperkirakan oleh saya, (pengajuan) ini akan berjalan dengan baik, lancar," tutur Ade, usai menerima Pratikno. Berdasar ketentuan yang ada, usulan calon kepala BIN harus melewati pertimbangan DPR. Pertimbangan itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan diterima DPR. Rencananya, rapat pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi akan dilaksanakan, Senin (5/9), nanti. Di forum itu akan ditentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang dikirim. Hasilnya adalah pertimbangan dan catatan-catatan terhadap nama calon kepala BIN usulan presiden. "Nanti, sesuai bidang, kita tugaskan Komisi I untuk melaksanakan uji kelayakan," imbuh politisi Partai Golkar tersebut. Keyakinan Ade atas kemungkinan besar lancarnya proses di DPR, bukan tanpa alasan. Setidaknya, hingga kemarin, relatif tidak ada resistensi dari fraksi-fraksi atas pengajuan BG sebagai calon kepala BIN. Bukan hanya fraksi-fraksi dari partai anggota koalisi pemerintah, fraksi dari partai nonkoalisi juga belum ada yang menyampaikan penolakan. Termasuk, Fraksi Partai Gerindra. Meski belum menyatakan persetujuan, fraksi terbesar ketiga di DPR itu memilih bersikap untuk lebih dulu menunggu proses uji kelayakan dan kepatutan. "Kami nggak pernah jegal, kami akan lihat dulu fit and proper test-nya, baru nanti memutuskan," ungkap Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa. Dia menyatakan, kalau poin kesetiaan kepada negara akan menjadi titik tekan dalam menguji BG di uji kelayakan dan kepatutan nantinya. "Kami waspada saja, biar bagaimanapun BG pernah terlibat persoalan-persoalan itu. Kalau ke depan, dia berpihak ke PDIP dan Presiden Jokowi saja kan bahaya juga untuk negeri ini. Termasuk, bahaya untuk Gerindra juga," bebernya. Dia mengingatkan, sebagai kepala BIN, BG nantinya tidak boleh bekerja hanya untuk kepentingan kelompok. Apalagi, hanya untuk menghabisi lawan-lawan politik. "Itu nanti BIN nggak ada gunanya, BIN harus jadi blocking diri untuk kepentingan bangsa ini. Kalau untuk ganggu kepentingan lain, salah kaprah jadinya," imbuhnya. Selama ini, BG memang dikenal dekat dengan kalangan PDIP. Sejak pencalonan sebagai kapolri beberapa waktu lalu, sejumlah politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu kerap menjadi penyuara dukungan terdepan. Termasuk, sebagai calon kepala BIN. Nama BG sudah mulai berhembus untuk diproyeksikan menggantikan Sutiyoso yang baru menjabat sekitar setahun, sejak penunjukan Tito Karnavian sebagai kapolri menggantikan Badrodin Haiti, pada Juli 2016, lalu. Saat itu, meski akhirnya presiden punya pilihan lain, nama BG juga sempat digadang-gadang oleh sejumlah politisi PDIP layak mengisi posisi kapolri. Belakangan, isu BG akan menggantikan Sutiyoso juga kembali berhembus kencang. Beberapa kalangan mengaitkannya dengan dukungan PDIP di pilkada DKI Jakarta. Beredar isu bahwa pergantian kepala BIN adalah barter dukungan PDIP untuk incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahwa, di satu sisi Jokowi disebut-sebut mendukung pencalonan Ahok dan berharap PDIP ikut mendukung. Namun, di saat yang sama, sinyal penolakan juga cukup kencang disuarakan sejumlah petinggi PDIP, setidaknya hingga beberapa waktu terakhir. Terhadap hal tersebut, Mensesneg Pratikno tegas membantahnya. Dia menyatakan, alasan pergantian sebatas kepentingan regenerasi. "Nggak lah terlalu jauh itu (barter dukungan, Red)," tegasnya. Disinggung soal waktu menjabat Sutiyoso yang relatif pendek, dia mengatakan, kalau pergantian kepala BIN memang tidak mesti kaku mengikuti periode waktu tertentu. "Ada pertimbangan tertentu yang mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan," elaknya. Sementara itu, digesernya posisi Sutiyoso dari Kepala BIN nampaknya akan diikuti koleganya. Ekonom yang juga Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN Drajad Wibowo menyatakan diri akan mundur dari jabatannya di lembaga intelijen itu. "Insya Allah nanti setelah mas Budi dilantik sebagai KaBIN, saya langsung mengundurkan diri dari DISK BIN," kata Drajad dalam keterangannya. Drajad menyatakan, keputusannya untuk ikut mundur dari BIN bukan karena dirinya tidak menerima kepemimpinan Budi Gunawan nanti. Sosok Budi Gunawan dinilai Drajad sangat kompeten untuk memimpin BIN. Drajad menyebut keputusannya mundur karena pertimbangan persahabatan dirinya dengan Bang Yos. "Di manapun, termasuk ketika menjadi pimpinan parpol, saya selalu menempatkan persahabatan di atas jabatan dan kekuasaan," ujar politisi PAN non aktif itu. Drajad menyebut, Sutiyoso sudah mengetahui bahwa dirinya akan diganti sudah sekitar beberapa hari lalu. Ketika itu, Sutiyoso dipanggil langsung oleh Presiden. "Saya tidak berwenang menyebut kapan harinya," ujar Drajad. Dalam kesempatan itu Presiden yang didampingi Mensesneg memberi tahu Sutiyoso, kalau Presiden akan menunjuk Wakapolri Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN menggantikan dirinya. Kepada Presiden, Sutiyoso menyampaikan bahwa prajurit dia siap melaksanakan apapun perintah Presiden. "Jadi kalau diganti setiap saat juga siap. Bahkan setelah diberi tahu penggantian tersebut, Bang Yos masih melaporkan hasil dari salah satu tugas sangat penting dari Presiden," kata Drajad. Drajad menambahkan, dirinya sangat tahu bahwa bang Yos diganti bukan karena dinilai gagal atau bersalah oleh Presiden. Dalam waktu hanya satu tahun, sebagai KaBIN Sutiyoso banyak berprestasi. Sutiyoso berhasil mengajak Din Minimi dan pasukannya kembali bergabung ke masyarakat, tanpa satu tetes darah pun. Beberapa kombatan Papua juga turun gunung. Teroris Poso menurut Drajad juga ada yang menyerahkan diri melalui BIN. Di bawah Sutiyoso, BIN berhasil menangkap koruptor seperti Samadikun Hartono dan Totok, yang sudah bertahun-tahun buron di luar negeri. "BIN juga berhasil membantu menarik pajak Rp 400 milyar hanya dalam waktu sekitar 30 menit, dari Wajib Pajak yang kasusnya sudah inkrah tapi tidak mau membayar. Itu yang muncul di media," ujar Drajad. Terpisah, Partai Golongan Karya juga langsung merespon keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN yang baru. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyatakan, sosok Budi Gunawan adalah profil yang tepat untuk memimpin lembaga intelijen Indonesia saat ini. "Budi Gunawan tercatat sebagai lulusan terbaik Akpol tahun 1993 dan selalu meraih peringatan nomor satu disetiap pendidikan Polri seperti saat sekolah PTIK, Sespim, Sespati dan Lemhanas," kata Novanto memberi alasan. Selain berprestasi di internal pendidikan Polri, Novanto menyebut Budi Gunawan juga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa yang sangat prestisius. Adhi Makayasa adalah penghargaan tahunan kepada lulusan terbaik setiap matra TNI dan Kepolisian. "Sehingga sangat Wajar jika Budi Gunawan dapat menunjukan prestasi terbaik diseluruh aspek akademis, jasmani dan kepribadian (mental)," kata mantan Ketua DPR itu. Novanto menyatakan, dengan profil semacam itu, tidak ada keraguan untuk mendukung Budi Gunawan untuk terpilih sebagai kepala BIN. Dirinya telah menginstruksikan jajaran beringin di DPR untuk mendukung pencalonan Budi Gunawan. "Saya sudah menelepon Ketua DPR Ade Komarudin dan Jajaran Fraksi Partai Golkar di DPR RI, untuk mengawal keputusan Presiden Jokowi, mulai dari Pembahasan dipimpinan DPR dan Fraksi, hingga fit and proper test di Komisi I DPR dan Paripurna," tandasnya. Sementara Kadivhumas Polri Irjen Boy Rafli Amar menerangkan bahwa Polri sudah mendapatkan informasi Wakapolri saat ini diajukan untuk menjadi Kepala BIN. Namun begitu, tentunya semua proses tersebut harus ditunggu. ”Selesaikan dulu ya,” tuturnya. Baru kemudian Polri akan memilih siapa pengganti BG pada posisi Wakapolri. Menurutnya, nanti mekanisme internal dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang akan memilih. ”Prosedurnya sudah ada,” tuturnya. Menurutnya, semua jenderal bintang tiga di Polri memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Wakapolri. Semua jenderal itu juga memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menempati posisi orang kedua di Polri. ”Semuanya kemampuannya tak perlu dipertanyakan,” jelasnya. Wakil Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan masa jabatan Kepala BIN itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Tidak seperti masa jabatan di instansi lain seperti kepolisian yang terikat dengan masa pensiun. ”Ini sesuai dengan pertimbangan pak presiden bahwa ini perlu diganti dan tidak perlu diganti. Ini termasuk hak prerogatif presiden,” ujar JK kemarin. Bagaimana dengan nasib Sutiyoso? JK menuturkan bahwa pemerintah masih menimbang-nimbang posisi yang pantas untuk politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu. Salah satu yang dijadikan pertimbangan adalah usia Sutiyoso yang genap 72 tahun pada 6 Desember itu. Kemungkinan besar Sutiyoso tidak akan masuk dalam pemerintahan langsung. ”Tentu kalau aktif secara langsung tentu melampaui, tapi tentu presiden akan mempertimbangkan,” ujar JK. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Wiranto menuturkan bahwa semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan. Pengangkatan kepala BIN tentu melewati proses fit and propertest terlebih dahulu di DPR. ”Saya tidak mau mendahului terlebih dahulu. Suratnya saja saya belum tahu,” unngkap dia di Kantor Wakil Presiden, kemarin. (dyn/bay/idr/jun)

Sumber: