Gelontorkan APBD, Kendalikan Inflasi Pemda Diminta Rutin Sidak Gudang Bahan Pokok

JAKARTA - Pemangkasan anggaran kementerian dan transfer daerah tinggal menunggu waktu. Kemenkeu sedang menyisir seluruh anggaran Kementerian/Lembaga yang dianggap tidak produktif dan prioritas. Di saat yang sama, pemerintah pusat juga mendorong daerah untuk sebisa mungkin menekan inflasi. Kemarin (4/8), Presiden Joko Widodo membuka rakornas ke-VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta. Saat ini, jumlah TPID mencapai 489 unit. Jumlah tersebut mencakup 90 persen daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. TPID diminta untuk merealisasikan penekanan inflasi sesegera mungkin. Presiden mengingatkan, daerah tidak boleh hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Inflasi juga harus diperhatikan, jangan sampai ikut membesar. "Pertumbuhan ekonomi tinggi kalau inflasinya lebih tinggi tidak ada artinya, karena kita tekor di situ," ujarnya. meski begitu, dia tetap mengapresiasi bahwa daerah makin sadar untuk mengendalikan inflasi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, tutur Jokowi, jalan utamanya adalah menggelontorkan APBD di awal waktu. Bahkan, jika memungkinkan sejak januari sudah harus dikeluarkan. Uang yang beredar akan memacu pertumbuhan ekonomi di provinsi, kabupaten,dan kota. Jokowi menyebut, dana pemda yang masih ngendon di bank sangat besar. Pada Bulan Mei, dana APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ngendon masih Rp 246 triliun. Jumlah tersebut turun pada Juni menjadi Rp 214 triliun. "Tapi masih di atas 200. Ini kalau uang keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Provinsi DKI Jakarta, tutur Jokowi, menjadi daerah dengan jumlah uang menganggur paling besar. "Kita Blak-blakan saja sekarang. Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta), duitnya memang gede, tapi nyimpennya juga gede," ucapnya. nilainya Rp 13,956 triliun. Disusul Jabar (Rp 8,035 T), Jatim (Rp 3,948 T), Riau (Rp 2,867 T), dan Papua (Rp 2,596 T). Pemerintah pusat sudah memberikan sanksi kepada sejumlah daerah yang masih menahan APBD nya. Bagi mereka, sudah diterbitkan surat utang. Bila masih besar juga nilainya, maka utang akan semakin banyak. Itu artinya, daerah hanya bisa menggunakan anggaransesuai peruntukan yang disetujui dalam surat utang. Untuk mengendalikan inflasi, Jokowi meminta daerah menyediakan beberapa hal. Pertama, anggaran khusus untuk mengendalikan harga. "Sehingga, begitu harga bergejolak, bisa langsung dilakukan intervensi," tutur Presiden 55 tahun itu. Tujuan utamanya adalah menstabilkan harga. Kemudian, Pemda bersama aparat penegak hukum wajib menyidak gudang bahan pokok secara rutin. Setidaknya dua pekan sekali. Apakah ada penumpukan bahan pokok yang merupakan indikasi permainan harga, atau justru kehabisan stok. Bila kehabisan, harus ada upaya untuk memperbesar stok. Sebaliknya, biila menumpuk, harus segera ada perintah untuk mengeluarkan stok bahan pokok. Pemda juga diminta memastikan seluruh jalan yang menjadi jalur distribusi di wilayahnya mulus. Jembatan juga harus dalam kondisi baik. bila tidak mampu memperbaiki, segera beritahu pemerintah pusat untuk diambil tindakan. Jalan yang mulus akan mengurangi konsumsi BBM kendaraan angkut. Selain itu, alur pasokan terutama penyimpanan barang juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada pasokan yang berkurang dari yang seharusnya. Dia mencontohkan, beberapa komoditas yang awalnya 100 persen, setelah sampai di pasar berkurang 15-20 persen karena rusak. Dampaknya, harga menjadi mahal karena harus menutupi pasokan yang rusak itu. Gubernur D.W. Martowardojo menambahkan bahwa agar inflasi sesuai target 4 persen plus minus 1 persen pada 2016 dan 2017, serta 3,5 persen di 2018, BI juga memiliki enam kebijakan. "Pertama, menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu di setiap daerah dengan pengaturan produksi pola tanam di setiap daerah serta menguatkan kerja sama antara daerah surplus dan defisit," katanya. Pemerintah daerah pun dituntut untuk meningkatkan anggaran untuk pengendalian harga. Bank sentral mendorong operasi pasar di daerah untuk mengendalikan harga. Kedua, memastikan distribusi pangan di setiap daerah dengan memperkuat konektivitas antara daerah surplus dan defisit. "Untuk itu, program tol laut perlu diintensifkan di setiap wilayah karena dianilai cukup efektif mengurangi disparitas harga," katanya. Dalam hal itu, kerja sama dengan kepolisian perlu dilanjutkan. Ketiga, mendorong efisiensi tata niaga komoditas pangan. Selama ini, lanjutnya, KPPU telah berupaya mengatasi praktik kartel pada daging sapi dan ayam. Keempat, peningkatan akses langsung petani dengan konsumen seperti yang dilakukan di Sumatera Utara terkait cabai merah. "Bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan produsen dan konsumen," ujar Agus. Kelima, percepat pembangunan infrastruktur nasional perlu secara konsiten harus dilakukan. Karenanya, perlu sinergi antar daerah dalam hal pembebasan lahan serta dukungan alokasi anggaran daerah. Untuk mendukung kebijakan yang tepat dalam pengendalian inflasi perlu data akurat, terpercaya, dan tepat. Keenam, mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (IHPS) nasional dari semula hanya di Jawa Tengah menjadi tingkat nasional. IHSP merupakan sistem informasi yang mencakup daftar harga di tingkat konsumen, produsen, dan komoditi pangan. Aplikasi tersebut memiliki dua model yakni informasi dan pengendalian harga. Ke depan, pemerintah akan menambahkan tiga modul lagi yakni produksi & pasokan, layanan publik, dan e-commerce. "PIHPS ini menindaklanjuti pandangan Presiden Joko Widodo di Brebes pada 22 April lalu," katanya. (byu/dee/mia/dim)

Sumber: