Angka Kemiskinan di Banyumas Terus Menurun

PURWOKERTO-Setiap tahun, angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2017, angka kemiskinan hanya sebesar 16,92% dari jumlah penduduk sebanyak 1.635.909 orang. Jumlah tersebut, mengalami penurunan hingga 5% terhitung sejak 2009 lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyumas, angka kemiskinan di Banyumas tahun 2009 sebesar 21,52%, 2010 (20,2%), 2011 (21,11%), 2012 (19,44%), 2013 (18,44%), 2014 (17,45%), 2015 (17,52%), 2016 (17,23%), dan 2017 (16,92%). Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Banyumas, dr Budhi Setiawan saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Membangun Komitmen Bersama Penanggulangan Kemiskinan, di Pendapa Si Panji, Purwokerto (23/11). Wakil Gubernur Jawa Tengah Pimpin rakor Penanggulangan Kemiskinan di Pendopo Sipanji Pemkab Banyumas (23-11) Menurut Ketua TKPKD sekaligus Wakil Bupati Banyumas itu, keberhasilan Pemkab Banyumas dalam mengentaskan kemiskinan karena ditunjang dengan kebijakan umum strategi penurunan angka kemiskinan yang menggunakan strategi komprehensif dan memperhatikan pertimbangan praktis, yaitu upaya penanganan di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan, pertanahan, lingkungan hidup, rasa aman dan sosial politik. "Serta upaya khusus mendorong percepatan kualitas pangan dengan target pemenuhan asupan kalori bagi masyarakat miskin," katanya. Pengentasan kemiskinan tersebut, lanjut dia juga ditindaklanjuti dengan kebijakan penganggulangan kemiskinan di Banyumas, diantaranya SK Bupati Banyumas Nomor : 050/183/2017 tentang tim koordinasi, sekretariat dan kelompok kerja penanggulangan kemiskinan, tim penanggulangan kemiskinan di 27 kecamatan, dan terbentuknya sebagian besar tim penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan dan desa. Lebih lanjut dia mengatakan, penanganan di bidang pendidikan menggunakan Kartu Banyumas Pintar (KBP). Menurutnya KBP, mempermudah masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan yang murah dan berkualitas. Adapun anggaran di tahun 2017, untuk jenjang SD sebesar Rp 1.233.500.000 yang dialokasikan untuk 2.465 siswa, dan jenjang SMP sebesar Rp 1.391.250.000 untuk 1.055 siswa. Upaya lain di bidang pendidikan, melalui penjaringan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah, pilot project penanganan anak putus sekolah dan layanan pendidikan non formal di 3 SKB, yakni SKB Purwokerto, Kalibagor dan Ajibarang, serta layanan pendidikan formal di SMP N 3 Sumbang. Sedangkan penanganan di bidang kesehatan, menggunakan program Kartu Banyumas Sehat (KBS)/ Jamkesda yang dapat memberikan jaminan kesehatan penuh pada warga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui jamkesmas. "Melalui program ini, tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 42.000.000.000," katanya. Upaya lain penambahan makanan tambahan untuk ibu hamil, khusunya yang beresiko tinggi, program jambanisasi, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), akses air bersih, program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), kartu penderes, dan kartu lansia sejahtera (KLS). Senada disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi saat memberikan sambutan. Menurutnya, meski angka kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup tinggi, namun tren dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. "Walaupun penurunan memang belum terlalu signifikan, tetapi angkanya sudah menurun. Dan penurunan ternyata lebih bagus dibanding Jatim dan Jabar serta provinsi-provinsi besar lainnya. Jadi kita bersyukur angka kemiskinan kita telah menurun, walaupun kita tidak boleh berpuas diri karena penurunannya belum signifikan," katanya. Dia mengatakan, keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Banyumas ditunjang karena adanya bantuan pemerintah provinsi, seperti bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 706 unit dan program sambungan listrik murah untuk 350 kepala keluarga. Namun demikian, menurutnya hal itu juga dirasa belum cukup, karena program pengentasan kemiskinan juga mesti ditopang program jangka panjang. "Bantuan tidak cukup hanya untuk sesaat, namun juga harus dengan pemberdayaan berkelanjutan," katanya. Kegiatan tersebut diikuti unsur forkompinda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sejumlah camat, kepala desa, akademisi, unsur perbankan, dan sejumlah perusahaan di Kabupaten Banyumas. (why)

Sumber: