Tidak Ada Dana Talangan BOS, Hanya Boleh Gunakan Dana Komite

PURWOKERTO-Hingga awal Mei ini, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP belum juga turun. Padahal akibatnya, sekolah hanya bisa mengandalkan dana komite sekolah untuk menututp biaya operasional sekolah. Dinas Pendidikan Banyumas memastikan tidak ada dana talangan untuk menutup biaya operasional sekolah sebelum dana BOS cair. Hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Drs Sutikno MPd kepada Radarmas, Senin (8/5) kemarin. Ia mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada dana talangan apapun dari pihak manapun untuk menutupi kondisi keuangan sekolah selain bantuan dari komite sekolah. Saat ini, Dindik Banyumas hanya bisa terus berkomonikasi dengan dinas Propinsi Jawa Tengah agar dana BOS segera bisa turun. "Kalau dari Kementrian Keuangan belum turun mau bagaimana. Alasan pstinya apa hanya pemerintah pusat yang mengetahui persis. Tidak bisa diduga-duga," katanya. Kepala SMPN 8 Purwokerto, Anggoro Tri Mulyarto MPd ketika ditemui Radarmas, Senin (8/5) mengakui pihak komite sekolah saat ini terus berusaha keras memback up biaya operasional sekolah. "Untuk junmlahnya berapa tentu bisa mencapai puluhan juta. Hanya tepatnya berapa saya kurang tau karena kita memang tidak terlalu perhitungan dalam hal itu," terang dia. Sementara itu, karena belum turunnya dana BOS, dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan UN SMP otomatis hanya mengandalkan bantuan dana UN dari APBD dan APBN. Meski tidak besar, bantuan cukup untuk membayar honor pengawas, teknisi dan proktor. "Honor-honor pengawas, teknisi dan proktor harus diutamakan. Termasuk honor para guru honorer. Bagaimanapun caranya mereka harus tetap memperoleh honor tepat waktu," tutup Anggoro. Sementara itu, Staff manajemen BOS jenjang SD, Nur Jaetun mengatakan sampai Senin (8/5) kemarin belum ada informasi kapan kira-kira dana BOS untuk jenjang SD maupun SMP akan dicairkan. Yang pasti menurut Nur Jaitun, tidak ada kendala di tingkat kabupaten yang menyebabkan BOS belum cair. "Belum turunnya BOS ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kabupaten Banyumas," tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, dana BOS triwulan kedua yang mestinya turun awal April lalu ternyata belum juga turun. Kondisi ini dipertanyakan karena seharusnya tidak ada kendala lagi. Apalagi, pada triwulan pertama lalu juga telat. Dana BOS triwulan pertama baru cair awal Februari. Sementara itu, anggora DPRD menekankan, keterlabatan pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengganggu penyelenggaraan sekolah. Hal itu mengantisipasi terganggunya proses belajar mengajar, sehingga materi yang disampaikan tidak maksimal, seperti kekurangan bahan ajar atau lainnya. "Saya yakin masing-masing sekolah punya cara untuk mengantisipasinya. Tapi mau sampai kapan. Oleh karena itu perlu dicari tahu kenapa ada hambatan dalam pencairan BOS untuk SD dan SMP ini," ujar Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Mustofa. Menurutnya, BOS merupakan hal yang penting bagi sekolah untuk operasional selama satu tahun ajaran. Oleh karena itu, OPD terkait harus segera menyelesaikan hal ini. "Kalau permasalahannya di rekening, itu harus diketahui kenapa. Namun kalau hal lain, nanti akan dikoordinasikan dulu dengan dinas terkait," katanya. Berkaitan dengan ini, Mustofa akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Banyumas. Menurutnya, ini merupakan permasalahan yang mendesak dan harus selesai dengan cepat. "Kalau misalnya ditalangi dulu oleh sekolah atau APBD, itu tidak memungkinkan, karena plot anggarannya sudah ada, dan nominalnya juga cukup besar," tegasnya. Mustofa menambahkan, sebelumnya Komisi D juga sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, untuk permasalahan BOS, diakuinya belum dibicarakan lebih lanjut. "Kalau memang ada permasalahan seperti ini, nanti akan kita konsultasikan lagi, terutama ke bidang pendidikan dasar di Kemendikbud. Kasihan siswa kalau nanti sampai terganggu belajarnya karena BOS yang tidak kunjung cair," pungkasnya.(bay/yda/acd)

Sumber: