Kartu Pangan Non Tunai di Banyumas Terkendala Akses Internet

PURWOKERTO- Meski Pemkab Banyumas sudah mengusulkan program kartu pangan non tunai kepada pemerintah pusat, namun kebijakan itu belum dapat diterapkan secara maksimal. Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, sebelumnya Banyumas memang mengusulkan untuk agar dapat segera menerapkan program kartu pangan non tunai kepada pemerintah pusat. KARTU RASTRA : Pengurus RT menunjukan lembaran kartu rastra yang akan dibagikan kepada warganya sebagai syarat pengambilan beras rastra (3/5). (DIMAS PRABOWO/RADARMAS) Hal itu sebagai salah satu upaya distribusi beras sejahtera (rastra) yang masih dilakukan dengan sistem bagi rata di sejumlah wilayah di Banyumas. "Namun setelah dipelajari lebih lanjut, penerapan kartu pangan non tunai itu sangat bergantung pada teknologi yang dimiliki suatu daerah," ujarnya. Menurut Husein, meskipun diterapkan, penerapannya belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh wilayah Banyumas, khususnya untuk daerah-daerah yang belum memiliki jaringan atau akses internet yang memadai. "Kalau dipaksakan, nanti malah akan muncul permasalahan-permasalahan lain. Padahal permasalahan distribusi rastra belum selesai secara maksimal," tegasnya. Untuk mengantisipasi permasalahan bagi rata untuk rastra, sementara ini di Banyumas melakukan program kartu rastra. Sebab at potensi Banyumas untuk penerapan kartu pangan non tunai masih belum dapat maksimal. Dengan kartu rastra yang saat ini sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, diharapkan dapat meminimalisir permasalahan bagi rata rastra di lapangan. "Selain tepat sasaran, diharapkan jumlah beras yang diterima juga sesuai dengan ketentuan, yaitu 15 kilogram per masing-masing KK," jelasnya. Pemkab Banyumas sejauh ini sudah mencetak sebanyak 139 ribu kartu rastra yang sudah didistribusikan kepada masyarakat. Rencananya, kartu rastra tersebut akan efektif berjalan pada saat pendistribusian rastra di bulan Mei ini. (bay)

Sumber: