Bantuan Air Bersih Dipangkas, Dampak Kemarau Basah

PURWOKERTO - Bakorwil III Jawa Tengah memangkas anggaran penyediaan bantuan air bersih di tahun 2016. Hal itu menyusul waktu kemarau yang terbilang lebih pendek, akibat fenomena La Nina yang menyebabkan terjadinya kemarau basah di beberapa daerah di Jawa Tengah. Kabid Kemasyarakatan Bakorwil III Jawa Tengah Hudi Haryanto mengatakan, untuk alokasi air bersih tahun ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Tahun ini Bakorwil III Jawa Tengah hanya mendapatkan alokasi air bersih sebanyak 720 tangki air. ANTRE AIR: Warga yang sedang antre bantuan air Sebagai perbandingan, tahun 2015 lalu, Bakorwil III Jawa Tengah memiliki persediaan air bersih sebanyak 1.350 tangki. Sedangkan realisasi ditribusi air bersih ke sejumlah daerah mencapai 1.314 tangki. "Untuk air bersih sekarang ada rasionalisasi karena tahun ini waktu kemaraunya bisa dibilang pendek. Saat ini sebenarnya sudah masuk kemarau, tapi di daerah masih banyak terjadi hujan atau sering disebut kemarau basah," ujarnya. Dari permintaan air bersih yang masuk ke Bakorwil, dia menyebutkan tahun ini jumlah permintaan air bersih cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. "Untuk Banyumas, kita kirim bantuan air bersih ke Tambak saat ada bencana longsor beberapa waktu lalu," jelasnya. Berdasarkan data BPBD Banyumas pada tahun 2015, lokasi yang mengalami kesulitan air bersih di Kabupaten Banyumas mencapai 56 wilayah. Lokasi tersebut tersebar di 20 kecamatan dari total 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sumpiuh, Tambak, Purwojati, Somagede, Cilongok, Ajibarang, Kalibagor, Kedungbanteng, Kebasen, Wangon, Jatilawang, Kemranjen, Rawalo, Karanglewas, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Patikraja, Gumelar, Lumbir, dan Banyumas. Sebelumnya, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas Suyanto mengatakan, berbagai persiapan kedaruratan bencana dan logistik dipastikan masih cukup untuk menghadapi musim kemarau mendatang. Menurutnya, selain logistik, personil atau relawan BPBD juga terus disiapkan untuk memonitoring bencana di setiap daerah yang dinilai rawan. "Untuk penanganan bencana, tahun ini BPBD mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 800 juta. Sedangkan keterserapan anggaran sampai saat ini masih dikisaran 40 persen. Sehingga masih mampu untuk menangani bencana mendatang, termasuk kuota air bersih," katanya. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa ditambah dengan usulan alokasi anggaran penanganan bencana pada perubahan anggaran mendatang. Belum lagi ditambah anggaran di DPPKAD, terkait alokasi dana tidak terduga. (bay/sus)

Sumber: