Antisipasi 212, Banyumas Kerahkan Ratusan Personel Gabungan dan Dekati Armada Bus

PERISTIWA yang terjadi belakangan ini memang menuntut kedewasaan banyak pihak. Harus dimaklumi jika semua pun menjadi cukup sibuk. Di Banyumas, sebanyak 750 personel pasukan pengamanan gabungan Polri, TNI, Satpol PP dan Dinhubkominfo, disiapkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada 2 Desember mendatang. Kapolres Banyumas AKBP Gidion Arif Setyawan SH SIk MHum menyatakan, pada konsepnya unjuk rasa tidak dilarang. Namun, masyarakat Banyumas dihimbau untuk tidak turut serta berangkat ke ibu kota melakukan aksi. Menurutnya, masyarakat Banyumas boleh saja melakukan unjuk rasa tapi dengan catatan digelar di Banyumas. Pihaknya siap memfasilitasi unjuk rasa yang digelar di Banyumas. Namun, untuk mengantisipasi adanya masyrakat yang bergabung ke Jakarta, pihaknya sudah melakukan soft approach. Evaluasi, juga dilakukan antar Forkompinda Banyumas. "Pendekatan mulai Soft Approach sampai Hard Approach. Kami akan melakukan kewenangan kepolisian, kepada masyarakat yang bertindak melebihi aturan undang-undang," jelasnya. Terkait transportasi, Gidion menyatakan meminta kepada pihak terkait untuk menerbitkan larangan alat transportasi yang digunakan secara masif. Hal itu, sebagai upaya pencegahan penggunaan armada bus atau angkutan lainnya, untuk membawa massa ke Jakarta. "Ini bukan langkah politis, kita tidak bicara politik, ini murni demi melindungi orang per orang masyarakat Banyumas," paparnya. Sementara itu Dandim 0701/Banyumas Letkol. Inf. Erwin Ekagita Yuana menyatakan, sebelum aksi 2 Desember mendatang, pihaknya mengajak masyarakat Banyumas untuk kembali menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga kemarin, Bupati Banyumas Ir Achmad Husein memang berencana akan mengirim surat kepada pemilik armada angkutan. Ini terutama berkaitan dengan aksi 2 Desember mendatang. "Saya berencana mengirim surat ke pemilik armada yang ada di Banyumas," katanya usai memimpin apel konsolidasi dalam rangka mengawal kebhinekaan di halaman Mapolres Banyumas, Senin (28/11) kemarin. Menurutnya, pemkab bersama jajaran Forkompinda lainnya juga sudah melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ormas-ormas agama di Banyumas. Pihaknya juga sudah mengimbau agar umat Islam di Banyumas tidak berangkat ke Jakarta. Sejauh ini beberapa ormas agama dan tokoh agama sudah ada yang bersedia tidak berangkat. Namun ada sejumlah warga yang kemungkinan tetap berangkat, terutama yang tidak mengatasnamakan organisasi agama. "Kita sifatnya hanya mengimbau agar aksi dilakukan di Banyumas saja, sehingga tidak perlu ke Jakarta. Harapannya Banyumas juga tetap adem ayem, " ujarnya. Senin sore kemarin, Bupati Banyumas juga menemui beberapa perwakilan dari Muhammadiyah yang rencananya juga akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 2 Desember nanti. FUI Banyumas Raya Tetap ke Jakarta Sementara, Forum Umat Islam (FUI) Banyumas Raya tetap akan memberangkatan massa ke Jakarta. "Niatan kami bergabung dalam unjuk rasa di Jakarta 2 Desember, murni untuk membela keyakinan bahwa Alquran sebagai pedoman agama kami. Dan ini tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi dikait-kaitkan dengan isu makar," kata Koordinator Aksi, Fuad Sirojuddin Yahya ST, Senin (28/11). Menanggapi himbauan agar aksi dilakukan di daerah saja, ia mengatakan pihaknya akan tetap mengambil bagian dari perjuangan membela islam baik di Jakarta maupun di Purwokerto. Menurutnya, sebagai kepala daerah, bupati berhak untuk melakukan himbauan tersebut. Namun pihaknya akan tetap berangkat, meski tidak ada armada yang mau menerima. Dia mengaku sementara ini telah menyiapkan 10 bus. Diperkirakan massa umat muslim yang bakal berangkat sekitar 500 orang. "Beberapa perusahaan otobus (PO) yang sudah disewa di beberapa daerah dilarang pihak kepolisian memberangkatkan massa umat muslim ke Jakarta. Kalau di sini, insyaallah, bus yang kita pakai sudah fiks karena mereka juga mendukung perjuangan ini," tandasnya. Terkait rencana keberangkatan tersebut, lanjut dia, juga sudah dikomunikasikan atau diinformasikan kepada pihak kepolisian, pemkab atau melalui Forkompinda. Pihaknya selama ini juga selalu komunikatif dan ikut mendukung kegiatan yang ada di Banyumas. Sementara untuk aksi damai di Purwokerto, tambah dia, bakal dilakukan seperti aksi sebelumnya. Adapun jumlah massanya juga tidak berbeda dari aksi sebelumnya, yakni sampai seribu orang. "Elemen yang bergabung masih yang dulu tapi ada tambahan, karena kemarin kita hanya dari Banyumas saja, tapi sekarang kita gabungan dari Banyumas raya," tambahnya. Di bagian lain, Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Purbalingga, Amin RH mengatakan, selama ini secara organisasi dari tingkat bawah sampai atas tidak menjadi salah satu peserta aksi, termasuk yang dilakukan 4 November lalu. Jika ada yang mengikuti aksi, itu dinilai dari individu dan bukan atas perintah organisasi. "Justru dari pusat memperbolehkan HTI menggelar diskusi antar tokoh umat, majelis taklim dan ormas lainnya. Kami sudah merencanakan pada Rabu (30/11) bakal menggelar diskusi itu,” kata Amin, Senin (28/11). Sedangkan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, Ali Sudarmo juga mengaku belum ada perintah dan rencana kegiatan 2 Desember itu. Misalpun ada, tentunya pengurus Muhammadiyah akan ditembusi. (mif/bay/why/amr/dis)

Sumber: