CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Front Nelayan Bersatu Cilacap, melakukan aksi damai berupaya pemasangan sejumlah spanduk. Aksi tersebut merupakan bentuk protes kepada pemerintah pusat, terkait sejumlah kebijakan.
Pemasangan spanduk tersebut terpusat di lima titik. Yakni di depan Kantor DPC HNSI Cilacap, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dermaga tiga dan pelabuhan besar Cilacap.
Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Sarjono mengatakan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan nelayan dalam aksi tersebut.
BACA JUGA:Klaim Saldo DANA Gratis Rp250 Ribu Langsung Cair, Cukup Lakukan Ini, GAMPANG BANGET!
"Pertama, nelayan itu meminta penambahan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) minimal dua WPP per kapal. Kemudian soal PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang biaya tambat labuh yang mahal," katanya, Kamis 11 Mei 2023.
Tuntutan lainnya, yakni soal moratorium perizinan kapal di dibawah 30 GT per izin daerah di Kabupaten Cilacap. Kemudian soal perizinan yang rumit. Pemerintah diharapkan bisa pro dengan nelayan, bukan mempersulit sejumlah perizianan tersebut.
"Selain itu, rencana pemerintah soal peraturan penangkapan ikan terukur, diharapkan dapat dikaji ulang. Apalagi ada wacana jika melanggar akan diberi sanksi 1000 persen, tentu ini sangat memberatkan nelayan," lanjut Sarjono.
BACA JUGA:Dua Pekerja Tenggelam di Sungai Tenggulun, Begini Kronologinya
Persoalan lainnya, yakni penambahan alokasi BBM. Pasalnya, sejak 2023 ini, alokasi subsidi BBM di Kabupaten Cilacap berkurang.
"Nelayan saat ini kekurangan BBM bersubsidi dan mereka-mereka juga masih ngantri untuk mendapatkan BBM yang bersubsidi. Kenapa kok malah dikurangi BBM bersubsidi? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Apalagi kapal semakin hari semakin bertambah, tapi subsidi tidak nambah malah dikurangi," ujar Sarjono.
Sarjono mengatakan, aksi damai dengan tujuh tuntutan tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Apalagi kini, kondisi sosial nelayan sangat meradang.
BACA JUGA:Nabung di DANA Dapat Bunga? Simak Penjelasan dan Keuntungannya!
"Sejak H-5 lebaran sampai sekarang nelayan tidak melaut. Karena banyak kekurangan-kekurangan kebutuhan nelayan untuk melaut. Jadi pemerintah kami harap bisa merespon dan mengkaji ulang sejumlah kebijakan - kebijakan tersebut," ucap Sarjono. (ray)