Pemerintah Rancang Badan Cyber Nasional
JAKARTA- Berita hoax yang beredar di media sosial memang sudah sangat meresahkan. Masyarakat Anti-Hoax membuat sebuah deklarasi perang melawan hoax.
Kelompok yang diketuai Septiaji Eko Nugroho itu melakukan aksi mengajak masyarakat agar lebih peduli dan bersama-sama memerangi penyebaran informasi hoax.
Septiaji menuturkan, informasi hoax itu bukan sekadar informasi palsu. Lebih dari itu, informasi hoax yang kemudian menjadi viral di media sosial bisa memicu keributan bahkan merembet hingga menjadi kerusuhan. ”Hal ini menghabiskan energi. Dan tentunya juga berpotensi mengganggu keamanan nasional,” tutur Septiaji di CFD Thamrin kemarin (8/1).
Septiaji mengatakan, kegiatan tersebut bukan hanya dilakukan di Jakarta. Deklarasi Masyarakat Anti-Hoax juga dilakukan serentak di beberapa kota. Seperti di Bandung, Solo, Semarang, Wonosobo, dan Surabaya. Selain deklarasi Masyarakat Anti-Hoax, kegiatan tersebut juga diisi dengan pengumpulan tanda tangan warga sebagai bentuk dukungan dan perkenalan situs TurnBackHoax.id berikut aplikasi TurnBackHoax oleh Masyarakat Telekomunikasi dan Informatika Indonesia (Mastel).
Saat menghadiri Deklarasi Masyarakat Anti Hoax, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui bahwa sekarang ini berita hoax menyebar dengan begitu cepat dan diserap masyarakat mentah-mentah. Rudiantara juga mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk menekan beredarnya berita-berita hoax tersebut. Salah satunya dengan melakukan pemblokiran situs.
Menurutnya, tindakan pemblokiran sebenarnya langkah akhir. "Kenapa harus diblokir? Keberhasilan Pemerintah bukan karena banyaknya jumlah situs yang telah diblokir. Akan tetapi bagaimana masyarakat diharapkan bisa menapis sendiri sebelum menyampaikan dan mendistribusikan konten itu," tutur Rudiantara. "Pemerintah bukan senang (memblokir banyak situs), justru sedih. Kenapa situs seperti itu sangat banyak," lanjutnya.
Di bagian lain, pengguna internet di Indonesia sangat aktif. Jumlahnya juga termasuk tinggi. Berdasar data yang diterima Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tidak kurang 139 juta pengguna internet berasal dari Indonesia. Seluruhnya mengakses internet saban hari. Melalui telepon genggam, komputer, maupun perangkat lain. Dengan pengguna internet sebanyak itu, potensi serangan hoax melalui cyber attack pun besar.
Saat ini, pemerintah merancang Badan Cyber Nasional (BCN).
Badan tersebut dirancang tidak lain untuk melindungi masyarakat dari serangan cyber attack. Termasuk hoax.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) Wiranto, hoax berbahaya lantaran dapat merusak tatanan. Kondisnya kian buruk lantaran informasi bohong itu sangat marak. Penyebarannya juga cepat. Melalui beragam media sosial (medsos), informasi tersebut bisa menyebar dari satu pengguna medsos ke pengguna lainnya.
Karena itu, harus ada proteksi. BCN akan menjalankan fungsi tersebut. "Serangan cyber yang sudah merajalela. Yang meresahkan tata kehidupan masyarakat. Perlu ada proteksi secara nasional," kata Wiranto tegas.
Dengan BCN, Kemenko Polhukam berupaya memerangi cyber attack, khususnya hoax. Mereka bakal menghentikan arus informasi yang tidak jelas sumbernya, juga menutup kemungkinan informasi yang bisa berdampak buruk masuk melalui internet. "Menapis arus lalu lintas cyber yang nyata-nyata negatif," jelas dia.
Untuk sementara, itu menjadi fokus BCN. Wiranto tahu betul, sudah banyak instansi di Indonesia memiliki tim cyber. Termasuk diantaranya institusi yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Namun, dia menilai harus ada wadah yang menaungi tim cyber tersebut.
Pembentukan BCN melibatkan banyak instansi. Sebab, yang dilindungi dari cyber attack pun tidak sedikit. Sampai saat ini pembentukan BCN masih digodok Kemenko Polhukam. Kepastian soal aktivitas kerja badan tersebut belum diungkap oleh Wiranto. Demikian pula dengan mekanisme kerja badan itu.
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pun berpendapat serupa. Dia menilai, BCN adalah badan yang mampu bergerak memerangi cyber attack secara leluasa. Termasuk diantaranya mengubur sumber-sumber hoax. Soal gerakan masyarakat anti hoax yang digaungkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), pria yang akrab dipanggil Ryamizard itu yakin, aktivitas BCN tidak akan mengganggu tim yang bergerak di bawah Kemenkominfo. (and/syn/dis)