PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.CO.ID- Kurikulum Merdeka telah diterapkan pemerintah sejak tahun lalu. Termasuk di Kabupaten Purbalingga, meski tidak semua jenjang kelas diwajibkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Tri Gunawan Setiyadi saat membuka lomba Mapel, Kamis 9 Maret 2023 menegaskan, secara umum harus ada pengukuran terhadap peserta didik atau siswa.
Artinya, harus menjadi perhatian berkelanjutan dari para guru dan sekolah sejauh mana pembelajaran diterima anak didik.
Tri Gun menambahkan, implementasi dari kurikulum merdeka harus terlebih dahulu melalui proses adaptasi. Proses adaptasi kurikulum merdeka harus dilakukan oleh guru dan sekolah dengan melakukan pengukuran.
Sehingga akan ditemukan formulasi pengajaran yang sesuai dengan masing-masing peserta didik.
"Inilah alasan adaptasi dan standarisasi harus dilakukan. Muaranya, agar satu sekolah dan sekolah yang lain memiliki kualitas yang hampir sama,” ujarnya.
Sementara itu, penerapan kurikulum merdeka di SD saat ini sudah mulai diserap manfaatnya. Diantaranya siswa jadi lebih inovatif dan aktif dalam mengerjakan tugas, penerapan materi di lingkungan dan penyesuaian dengan materi.
“Anak semakin diajak untuk berpikir dengan perencanaan. Lalu mereka diminta mencoba menerapkannya,” tegasnya.
Pihaknya juga sudah menjalankan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). ANBK merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. (amr)