KPK Bertemu Pegiat Antikorupsi dan Kampus
PURWOKERTO-Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso menilai, selama ini kencenderungan media massa dan masyarakat lebih perhatian dan menunjukan minat letertarikan informasinya jika lembaga anti rasuah itu melakukan penindakan operasi tangkap tagan (OTT) untuk berbagai kasus dugaan korupsi. Hal itu jika dibandingkan perhatian kepada bidang lain yang juga ditangani oleh KPK, seperti bidang pencegahan maupun pendidikan masyarakat, perhatiannya tidak begitu maksimal.
"Di mata media dan masyarakat kelihatannya, nggak ada yang heboh kalau KPK tidak mengungkap kasus seperti OTT, padahal seperti bidang pencegahan juga tidak kalah pentingnya," kata Budi saat berdiskusi dengan berbagai elemen pegiat anti korupsi Kabupaten Banyumas, di Kedai Duren Kampung, Pabuaran Purwokerto Utara, Minggu (11/11) malam.
Menurutnya, jika KPK melakukan kegiatan berkaitan dengan program pencegahan maupun pendidikan, media kurang tertarik untuk mengekspos. Namun sebaliknya, jika OTT, ibaratnya, setiap menit selalu update. Dia mengaku, untuk kerja-kerja pencegahan supaya menarik media atau mudah terekspos butuh pengemasan yang lebih.
"Menang antara bidang pencegahan dengan penindakan ini berbeda. Ibaratnya kalau pencegahan kan bisa sampai langit, tapi kalau penindakan harus berdasarkan barang bukti dan ada tersangkanya," kata dia.
Budi mengatakan, dalam satu tahun laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) mencapai 7.000. Tahun ini ditarget 200 kasus dengan sekitar 200 penyidik. Idelanya penyidik KPK yakni, 2.000 orang.
"Kalau mau ideal KPK, SDM-nya harusnya 20 ribu, tidak hanya 1.600 seperti sekarang. Malaysia saja yang penduduknya hampir 33 juta, SDM-nya hampir 4 ribu. Kita penduduknya hampir 360 juta hanya 1.600 orang," kata dia.
Pada siang harinya, Senin (12/11), Budi melanjutkan agenda ke dua lokasi. Pertama pagi hari mengisi kuliah umum di Aula FISIP Unsoed, untuk mahasiswa Jurusan Administrasi Negara dilanjut dialog. Topik yang dibawakan dalam kuliah umum seputar etika dan perilaku organisasi dan manajemen publik untuk pemerintahan.
"Kami menghadirkan nara sumber dari KPK supaya para mahasiswa punya gambaran tentang membangun organisasi publik yang ideal dimana kualitas SDM dibangun dari tata nilai yang sudah melalui proses ketat. Ini sejalan dengan peran KPK dalam membangun budaya anti korupsi ke masyarakat, termasuk ke dunia kampus," kata Dr Denok Kurniasih MSi, panitia penyelenggara kuliah umum tersebut.
Setelah dari Unsoed, siangnya dilanjut ke kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Bersama Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik kampus tersebut, Budi menjadi nara sumber dalam diskusi bertajuk ‘Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Inonesia. Diskusi digelar di Ruang Sidang Gedung Rekotral L Lantai 2 UMP.
Direktur PSDKP yang juga Rektor Bidang Akademik UMP, Dr Anjar Nugroho mengatakan UMP selalu berkomitmen untuk memerangi pemberantasan korupsi.
“Korupsi dapat mengakibatkan kesengsaraan masyarakat di seluruh Inonesia. Dan ini bagian dari kerja kerja berat kami, agar penangkapan korupsi tidak hanya pada level penangkapan aktor koruptor saja, tetapi pada seluruh instansi. Kampus harus jadi contoh masyarakat, bahwa apa yang terjadi di kampus pun juga harus bebas dari korupsi. Ini bagian dari pembelajaran kampus kepada masyarakat,” kata dia. (hkm)