Persoalan anak putus sekolah mendapat sorotan dari Komisi D DPRD Banyumas agar penanganannya mendapat prioritas di APBD 2019, dan masuk dalam KUA PPAS 2019. Shinta Laili, Ketua Komisi D DPRD Banyumas mengatakan, PGOT juga cermin masih banyaknya anak putus sekolah.
Sehingga, upayanya tidak hanya penanganan dengan pembinaan sosial dan pelatihan keterampilan saja, melainkan memberikan ruang agar anak-anak bisa bersekolah.
"PGOT juga wajah dari banyaknya anak putus sekolah. Mari beri kesempatan terbuka untuk mereka agar bisa melanjutkan pendidikan. Sehingga bisa menatap masa depan yang lebih baik, " kata dia.
Dikatakan dia, PGOT yang terlantar dapat diminimalisir dengan gencarnya pembinaan sosial dan pelatihan kerja serta keterampilan.
Oleh sebab itu, faktor anggaran sangat berpengaruh pada intensitas dan kualitas penanganan PGOT.
"Tentu dengan anggaran lebih, kinerja dan pertanggungjawaban Dinsospermades harus lebih berdampak. Kami arahkan pada aktivitas yang produktif, " kata dia.
"Untuk penanganan PGOT, di tahun 2019 harus mengalokasikan anggaran lebih. Jangan sampai mereka tidak tertangani, dan semakin banyak yang terlantar di pinggir pinggir jalan, " kata Musthofa, Wakil Ketua Komisi D DPRD Banyumas.
Menurutnya, dari 11 SKPD di Pemkab Banyumas, Dinsospermades mendapat perhatian utama. Sebab pada hasil pengamatan dan aspirasi masyarakat yang masuk ke Dewan, PGOT terlihat semakin banyak, dan tak kunjung berkurang jumlahnya yang terlantar di pinggir jalan.