Merasa Dibohongi dan Rugikan Pengusaha
PURWOKERTO-Sedikitnya, dua ratus pengusaha seluler di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen yang tergabung dalam Paguyuban Outlet tradisional menggelar demo, Minggu (13/5) di Alun-Alun Purwokerto. Mereka keberatan dengan peraturan Kementerian Komuniksai dan Informasi (Kominfo) tentang danya pembatasan satu Nomer Induk Kependudukan (NIK) untuk registrasi tiga simcard.
Korlap Demo Paguyuban Outlet Tradisional, Godod Novianto mengatakan, pihaknya merasa dibohongi oleh Menteri Kominfo, Rudiantara dari mulai awal adanya kebijakan registrasi simcard. Karenanya seluruh outlet di Indonesia sepakat menolak ada kebijakan tersebut, dan sudah melakukan demo beberapa kali.
"Tapi hanya janji-janji yang dilontarkan, dan sampai sekarang tidak ada bukti," katanya.
Godod menuturkan, aksi pertama dilakukan pada 28 Maret di Semarang bersama paguyuban outlet di Jawa Tengah. Dari situ mereka diberi janji bahwa registrasi simcard akan dibatalkan.
Aksi kedua dilakukan pada 2 April kemarin oleh outlet di seluruh kota besar di Indonesia. Dan lagi-lagi hanya janji-janji yang diberikan oleh Rudiantara.
"Rudiantara bilang tidak ada pemblokiran, tapi ternyata akhir bulan April nomer simcard yang tidak registrasi akan diblokir," tuturnya.
Dan terakhir pada 9 Mei kemarin menjadi aksi nasional, di mana dari seluruh outlet di Indonesia mengirim perwakilannya untuk mendemo Rudiantara di Jakarta. Meskipun sudah didemo oleh ribuan pengusaha seluler, Rudiantara masih tidak menjawab janji-janjinya.
Godod mengajak pada seluruh pengusaha seluler di wilayah Banyumas dan sekitarnya, agar tetap memperjuangkan hak-haknya sampai tuntas. Mereka menginginkan agar Rudiantara dipecat dari jabatannya. Sebab saat memberikan kebijakan tidak ada sosialisasi dahulu, terutama ke pihak outlet.
"Kami sudah nurut untuk registrasi perdana, tapi sistem jaringan di pemerintahan belum benar, dan kami di lapangan yang dimarahi pelanggan," jelasnya.
Godod pun merasa adanya kebijakan registrasi simcard bisa membunuh perlahan para pengusaha seluler. Sebab jika pendapatan menurun dari penjualan perdana paket data, otomatis biaya untuk menghidupi keluarga juga berkurang.
Selain itu adanya registrasi simcard perdana, juga dirasa merugikan pihak outlet. Seperti yang disampaikan oleh Korlap II Demo Paguyuban Outlet Tradisional, Untung yang mengaku ada kerugian hingga 50 persen penjualan perdana kuota.
Sebab selama ini pelanggan banyak yang menggunakan kartu paket data satu kali pakai karena diarasa lebih hemat. Saat ada kebijakan harus registrasi simcard perdana, banyak pelanggan yang kahirnya beralih ke pembelian pulsa.
"Stok perdana paket data jadi banyak yang tidak laku," ujar Untung.
Sementara itu perwakilan pengusaha seluler di Banyumas, M Nur Hotim mengaku setuju adanya registrasi simcard, tetapi tidak ada pembatasan. Dan jika Rudiantara masih belum menepati janjinya, Hotim menginginkan kebijakan registrasi dihapus atau Rudiantara dipecat.
"Kalau tidak dituruti, kita akan buat posko janan pilih Jokowi jadi Presiden lagi," tandas Hotim. (ely)