PURWOKERTO-Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Engartiasto Lukita, terkait rencana penyaluran barang dari ritel-ritel modern ke warung rakyat per Oktober mendatang, menjadi kebijakan yang tidak pro rakyat.
Bahkan kebijakan dinilai memberi peluang sebesar-besarnya kepada ritel modern untuk menguasai pasar.
Anggota Komisi C DPRD Banyumas, Mufarrihan mengatakan pemerintah dianggap tidak bijak jika tetap menerapkan kebijakan tersebut per Oktober mendatang. Termasuk juga di Kabupaten Banyumas.
"Kalau pemerintah bijak, seharusnya tidak perlu menerapkan itu. Karena itu malah akan menguntungkan pengusaha besar yang ingin mengeruk pangsa pasar sampai ke pelosok-pelosok," ujar dia.
Menurutnya, para pemilik modal pasti sangat mengenal karakteristik masyarakat dan para pemilik warung. Dan akhirnya pemilik warung akan dipaksa membayar chas setiap kali adanya transaksi.
"Jadi itu merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Belum lagi lesunya pasar tradisional. Karena saat ini kebanyakan warung "kulak" barang dari pasar tradisional," katanya.
"Kalau nanti ada suport langsung dari ritel, otomatis akan berpengaruh ke pasar tradisional. Harusnya ada upaya untuk memutus mata rantai konglomerasi pengusaha besar, bukan malah diberi peluang," lanjutnya.
Yang seharusnya dilakukan pemerintah, lanjut dia, justru melakukan koordinasi dengan Bulog, untuk lebih meningkatkan peran bulog dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.
"Bulog yang semestinya didorong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk yang dibutuhkan oleh para pengusaha kecil, atau industri kecil," kata dia.
Bukan tanpa alasan, menurutnya beberapa upaya Bulog seperti operasi pasar yang untuk menstabilkan harga, sejauh ini cukup efektif. "Selain harga, seharusnya Bulog juga bisa diberi peran lebih untuk menyetok barang pokok yang menjadi kebutuhan primer masayarakat," pungkasnya.(bay)