Dindik Belum Berikan Solusi
PURWOKERTO - Berbeda dengan SMP Negeri yang siap untuk menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UBK), sekolah swasta di pinggiran masih kebingungan. Mereka menolak jika harus dilakukan UNBK secara keseluruhan.
Hal tersebut disampaikan SMP PGRI 2 Somagede dalam rapat koordinasi dan konsolidasi kurikulum SMP, Rabu (18/1) di Gedung Gurinda Sarwa Mandala (GSM) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Dalam acara yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan SMP hingga Kepala Seksi Kurikulum, Kepala Seksi Pengendalian Mutu serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana itu, Warto SPd mengeluhkan fasilitas sekolah yang belum memungkinan melaksanakan UNBK.
"Kami keberatan jika UBK harus dilaksanakan tahun ini secara menyeluruh. Apalagi sekolah kami dengan 65 peserta didik hanya memiliki dua unit komputer. Satu di ruang tata usaha dan satu di perpustakaan," katanya.
Warto berharap pemerintah daerah tidak menutup mata dengan kondisi sarana dan prasarana khususnya pada ketersediaan komputer yang ada di Banyumas. "Kalau seperti itu sama saja membohongi pemerintah pusat mengenai kondisi sebenarnya sarpras sekolah-sekolah swasta di Banyumas," jelas dia.
Warto mengingatkan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tidak hanya sekedar mencari prestis dengan berhasil menjalankan kebijakan UBK secara menyeluruh. Lebih dari itu harus ada solusi konkrit kepada sekolah-sekolah swasta kecil yang berada di wilayah pinggiran kota agar mampu mencukupi kebutuhan komputer yang dipersyaratkan.
"Dikhawatirkan dengan tidak mengikuti UBK, citra sekolah menjadi kurang baik karena dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Imbasnya tentu pada masa penerimaan siswa baru di sekolah kami nantinya," tutup Warto.
Menanggapi hal itu, Dindik belum memberikan solusi kesulitan sekolah swasta melaksanakan UNBK. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Drs Enas Hindasah mengatakan, kalau memang sekolah belum mampu untuk menggelar UBK dengan berbagai alternatif, pelaksanaan maka tidak bisa dipaksakan. Namun, menurutnya saat ini masih cukup waktu bagi sekolah untuk berpikir lebih kreatif bagaimana caranya agar dapat mengikuti UBK. Dirinya menilai akan selalu ada jalan bagi mereka yang berpikir kreatif dan tidak kenal menyerah.
"Kami bisa mengerti problem yang dihadapi SMP PGRI 2 Somagede. Oleh karena itu dari awal sama sekali tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menggelar UBK mandiri. Prinsipnya tidak boleh ada pemisahan siswa. Kalau tidak bisa menumpang atau join operasional dengan sekolah lain, kami persilahkan meminjam komputer kepada guru atau orangtua," kata mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) tersebut.
Dipihak lain, ternyata baru MAN Purwokerto 2 menjadi satu-satunya Madrasah Aliyah (MA) Negeri yang mendapat rekomendasi dari Kementrian Agama Republik Indonesia untuk menggelar Ujian Berbasis Komputer (UBK) tahun 2017.
Kepala Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Kabupaten Banyumas, Drs H Bambang Sucipto MPdi melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, H Ibnu Asadudin SAg MPd ketika ditemui Radarmas mengatakan informasi mengenai kepastian tersebut diperolehnya Selasa (17/1).
"Dengan turunnya rekomendasi dari Kemenag RI, MAN Purwokerto 2 dianggap paling siap untuk menggelar UBK dibandingkan MA negeri lainnya," katanya.
Ibnu menjelaskan Kementrian Agama RI mengeluarkan rekomendasi berdasarkan data sarana prasarana madrasah yang diinput oleh operator madrasah dalam Education Management Information Sistem (EMIS). Oleh karena itu ketepatan pengisian data menjadi sangat penting diperhatikan untuk saat ini.
"Kalau sarana prasarana sudah cukup memadai, tetapi dalam pengisian EMIS masih kurang tepat maka madrasah tersebut bisa saja gagal mendapat rekomendasi kementrian untuk menggelar UBK tahun 2017," terang dia.
Dirinya menambahkan syarat bagi madrasah untuk dapat menerima rekomendasi dari Kemenag RI untuk menggelar UBK sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Madrasah yang telah mempunyai 20 unit komputer dengan spesifikasi sesuai standar yang ditentukan bisa menggelar UBK. "Salah satu kuncinya ada di pengisisan EMIS tadi. Dan yang tidak kalah penting semua unit komputer yang dimiliki juga sudah harus terintegrasi dengan EMIS secara online," tambah Ibnu.
Untuk teknis penyelenggaraan UBK madrasah, dirinya mengaku saat ini belum bisa menjelaskannya secara detail karena sebelum penyelenggaraan UBK akan ada rapat kordinasi terlebih dahulu yang melibatkan seluruh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah kabupaten/kota di bawah naungan Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Tengah.
"Tetapi dirinya memastikan untuk ujian nasional, madrasah tetap akan ikut kepada aturan yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI," tutupnya.
Sementara itu Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MA, Drs H Muslikh menegaskan semua MA negeri sudah siap untuk menggelar UBK. Dirinya menambahkan untuk MAN Purwokerto 2 dari awal telah berkomitmen untuk memulai menggelar UNBK tahun ini juga. "Bukan terpengaruh atau terdesak dengan kebijakan Kemendikbud mengenai kewajiban bagi semua sekolah yang memiliki 20 unit komputer untuk dapat menggelar UBK," tutup dia. (yda/acd)