ANTRE: Warga antre membeli produk penunjang kesehatan di salah satu apotek di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (8/7).
JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah apotek mencari obat Covid-19 beberapa waktu lalu. Hasilnya obat Covid-19 sulit ditemukan alias kosong.
https://radarbanyumas.co.id/kasus-mingguan-turun-kematian-malah-naik-kepala-daerah-diminta-bekerja-keras/
https://radarbanyumas.co.id/obat-penanganan-covid-dijual-melebihi-het-komitmen-kendalikan-harga-dan-stok-obat/
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat (Puskesra) Rafles Hasiholan menilai, distribusi obat Covid-19 tidak merata.
Ketidakmerataan itu disinyalir ada monopoli. “Untuk itu kami minta pemerintah mengawasi secara ketat produksi dan distribusi obat-obatan penanganan Covid-19,” kata Rafles Hasiholan di Jakarta, Kamis (12/8).
Tidak meratanya obat Covid-19 ini membuat masyarakat mencarinya di apotek kecil yang lokasinya di daerah. Sedangkan apotek-apotek besar relatif tersebar di perkotaan.
Pendapat Rafles ini berkaca dari video Presiden Jokowi yang melakukan sidak ke apotek kecil untuk mengecek persediaan obat-obatan yang biasa dipakai pasien Covid-19.
Ketika itu itu Presiden tidak menemukan satupun obat dan hanya ada beberapa multivitamin. Menurut Rafles, itu menjadi bukti nyata bahwa obat-obatan untuk pasien Covid-19 belum terdistribusi merata.
Berdasar informasi yang didapat Puskesra, beberapa obat yang diproduksi perusahaan farmasi besar harganya dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran. Terdapat juga obat yang disegel dan dilarang produksi oleh pihak BPOM.
“Kami mendapatkan informasi bahwa obat Ivermectin yang menjadi optional use dalam pengobatan Covid-19, saat ini peredarannya sudah sangat langka karena BPOM telah empat minggu menyegel dan melarang produksi obat tersebut,” kata dia.
Maka dari itu, imbuhnya, Puskesra mempertanyakan lamanya proses administrasi yang dilakukan BPOM. Padahal situasi saat ini, penyebaran Covid-19 masih tinggi dan masyarakat sangat membutuhkan berbagai jenis obat-obatan penanganan Covid-19, termasuk Ivermectin.
“Bagaimana masyarakat dapat sembuh dari Covid-19 jika peredaran obat-obatan hanya dimonopoli perusahaan farmasi besar, dan institusi pemerintah seperti BPOM justru menghambat produksi obat-obatan untuk pasien Covid-19 seperti Ivermectin karena hal-hal administrasi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan tidak adanya obat-obatan terapi Covid-19 di salah satu apotek saat Presiden Jokowi sidak di Bogor, Jawa Barat.
Dasco menyebut, obat-obatan penanganan Covid-19 yang dicari Presiden ternyata sebagian besar adalah produk BUMN Farmasi. Obat itu seperti Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin. (ilh/JP)