JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa secara keseluruhan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 sudah mencapai 90 persen. Persiapan itu mencakup berbagai hal.
Mulai dari pemondokan haji, teknis angkutan selama di Mekah dan Madinah, akomodasi ibadah haji, pelayanan kesehatan, hingga persiapan teknis pemberangkatan dari tanah air. "Sudah disiapkan 12 embarkasi haji dan 15 embarkasi antara untuk seluruh jamaah haji dari Indonesia untuk berangkat ke Mekah dan Madinah," terangnya usai memimpin Rakor Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.
Rakor diikuti Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437H/2016 rata-rata sebesar Rp 34.641.304.
Besaran itu jika dikonversikan ke dolar Amerika Serikat adalah sebesar USD 2.585 dengan estimasi kurs Rp 13.400 per USD. Besaran ini disampaikan Puan, mengalami penurunan sebesar USD 132.
"Ada penurunan sebesar 132 US dolar dibandingkan dengan biaya haji pada tahun 2015 yang lalu. Saat ini 130 ribu paspor calon jamaah haji sudah siap atau sebesar 66,4 persen," jelasnya.
Untuk akomodasi selama di Mekah dan Madinah, pemerintah telah menyiapkan dua kali, yakni makan siang dan makan malam. Selain itu ada makanan ringan yang diperuntukkan bagi jamaah haji pada pagi hari.
Adapun penyewaan tempat atau pemondokan pemerintah juga telah menyiapkannya dengan baik, diharapkan pada pemberangkatan kloter pertama yang rencananya pada 9 Agustus dapat berjalan baik. "Khusus berkaitan dengan masalah kesehatan, penyiapan akomodasi, tenda dan lain-lain, kami siapkan secara menyeluruh, sehingga memang jamaah haji yang akan berangkat haji tahun 2016 insya Allah akan lebih baik dan menjadi haji mabrur," kata Puan.
Pada penyelenggaraan haji 2016 sendiri diungkapkan Puan, kuota haji Indonesia adalah sebanyak 168.800 orang yang terdiri dari 155.200 jamaah haji reguler dan 13.600 jamaah haji khusus/plus.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, hingga saat ini pemerintah tengah menyelesaikan pembayaran sewa untuk pemondokan di Mekkah dan Madinah. Menurut Lukman, pemondokan di Mekkah ada 119 rumah yang akan disewa untuk pemondokan 155 200 jamaah haji reguler.
“Dari 119 rumah yang kita sewa ada 94 pemondokan merupakan hotel yang kita sewa tahun lalu,” ujar Lukman. Sementara untuk pemondokan di Madinah baru 60 persen. Penyelesaiannya akan dilakukan pada akhir Ramadhan atau bulan Syawal mendatang. Baik itu, pemodokan, akomodasi hingga transportasi.
Terkait kuota haji, pemerintah terus berupaya melakukan penyerapan antrian calhaj secara maksimal. Salah satunya dengan mengisi kuota haji negara Iran yang beredarnya isu tidak akan mengirim jamaah haji tahun ini.
Namun, dikatakan Lukman, itu tidak bisa. Pasalnya pengiriman jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi dilakukan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakti kedua negara pada waktu lalu.
“Seandainya bisa, juga waktunya sudah mepet, jadi tetap saja tidak bisa,” tegasnya. Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Abdul Djamil menambahkan, daftar calon jamaah haji (Calhaj) yang masuk kuota berangkat haji tahun 2016 M/ 1437 H saat ini tengah proses mengurus dokumen. Selanjutnya, mereka dapat melakukan proses pelunasan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) mulai 19 Mei mendatang.
Ia menuturkan, pembatalan berangkat dapat dilakukan para calhaj ketika proses pelunasan BPIH. “Kami akan langsung melakukan penggantian calhaj lainnya,” ujar Abdul.
Terkait pelayanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) terhadap para calhaj merupakan kebijakan diluar dari Kemenag. Akan tetapi, menurutnya merupakan kebijakan internal pemda. “Layanan tambahan Pemda di luar protap Kemenag. Silahkan saja, itu kebijakan Pemda masing-masing,” tegasnya.
Di hari yang sama di Kantor Kemenko PMK, Puan Maharani juga memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Terkait Persiapan Penyelenggaraan MTQ 2016. Puan meminta pelaksanaan MTQ ke-26 yang akan digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dipersiapkan dengan baik.
"Mereka yang hadir ke NTB, bukan hanya ikut mensukseskan pelaksanaan MTQ ke 26, diharapkan mereka ikut membangkitkan ekonomi yang ada di NTB," terangnya usai rakor. Puan mencontohkan kegiatan yang dapat menyemarakkan MTQ sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat NTB. Salah satunya dengan menggelar atau menyajikan wisata kuliner khas Mataram dan kuliner khas lainnya asal NTB.
Lalu, kehadiran para Duta Besar dalam acara itu juga bisa digunakan dengan mengadakan 'Diplomatic Tour'. Puan juga mendorong dilakukannya kampanye dari seluruh kementerian di bawah koordinasinya agar kegiatan MTQ diketahui oleh publik luas. Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam kesempatan yang sama mengatakan, pada MTQ ke-26 kali ini tim juri atau tim penilai lomba akan dipimpin Prof DR Said Aqil Al Munawar. Teknisnya akan dibahas pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kemenag, dengan penekanan juri lomba mempunyai reputasi yang baik dan menguasai bidangnya.
"Dari beberapa hafidz, penghafal Qur'ran, tokoh-tokoh ulama, akan kami mintai pandangan, masukannya, untuk kita bersepakat siapa yan menjadi juri," kata dia.
Pada MTQ ke-26 akan ada perbedaan cabang perlombaan. Jika pada tahun 2014 lalu di Batam, cabang perlombaan terdiri dari 17 lomba, pada tahun ini akan ada 18 perlombaan. Satu cabang perlombaan baru itu adalah khot kontemporer. Selain itu, bila pada MTQ sebelumnya pendaftaran dilakukan secara manual, maka pendaftaran juga dilakukan secara online
"Selama ini pendaftaran dilakukan secara manual. Tahun ini mulai online, untuk transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Supaya tidak terjadi seperti masa lalu, ada peserta yang berubah-ubah. Dia mewakili propinsi mana sesuai identitas diri, dia lahir dimana, berdomisili dimana, kemudian dia berhak mewakili propinsi mana," demikian Lukman. (nas)