Wabup Banjarnegara Syamsudin
BANJARNEGARA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menunjuk Wabup Banjarnegara Syamsudin sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Banjarnegara. Ganjar juga menekankan tidak boleh ada setoran dan pungli. Hal tersebut dikatakan saat kunjungannya ke Banjarnegara, Senin (6/9).
https://radarbanyumas.co.id/bupatinya-tersangka-forum-banjarnegara-bersatu-syukuran-cukur-gundul-hingga-potong-sapi/
Penunjukan Plh Bupati ini dilakukan setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan gratifikasi oleh KPK. "Penunjukan Plh-nya, suratnya sudah saya tanda tangani," kata dia.
Dengan penunjukan Plh ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Menurut dia, saat ini merupakan momentum bagi Banjarnegara untuk mereform diri.
"Maka tadi saya kasih guidance, mudah-mudahan dari pengalaman kami menangani hal-hal semacam ini bisa dilakukan. Dan itu tanpa dilakukan perubahan dari dalam ya percuma," tandasnya.
https://radarbanyumas.co.id/pasca-status-tersangka-bupati-banjarnegara-wabup-sudah-kumpulkan-kepala-opd-pns-diminta-tidak-main-proyek/
Ganjar juga mengajak agar politik anggarannya didigitalkan. "Kalau sulit, kami siap mendampingi. Sehingga semuanya serba elektronik," ujarnya. Dikatakan, semua wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Bagaimana unit pengendali gratifikasi dikelola. Dan awal-awal sangat sulit. Dapat sesuatu, eman-eman dilaporkan," ungkapnya. Mulai dari hal tersebut kemudian nilainya semakin besar dan menjadi masalah.
Menurut Ganjar, sisa masa kepemimpinan yang sembilan bulan momentum untuk melakukan mereform. "Layani masyarakat dengan mudah, murah, cepat transparan, akuntabel. Yang kedua harus berintegritas, sikat semuanya pungli, tidak boleh ada lagi setoran. Kalau perlu siapkan TPP, tambahan penghasilan kepada para ASN. Dan itu bisa dilakukan kalau kemudian reform politik anggarannya dikontrol dengan baik," ungkapnya.
Dengan demikian, para ASN akan bekerja dengan nyaman. "Nggak diminta-minta orang, diteken-teken orang tidak lagi dan sesuatu yang mesti dilakukan di Banjarnegara," kata dia.
Menurut dia, selama ini tidak terlalu banyak bisa berkomunikasi dengan Pemkab Banjarnegara. "Karena saya melihat medsosnya nggak ada atau tidak aktif kecuali BPBD. Yang lainnya enggak, orang mau melapor ke saya. Karena tidak tahu addressnya kemana?" ungkapnya.
Ganjar mengatakan di era digital ini, pemerintah harus membuka diri. "Kita mesti go digital, mesti semuanya membuka diri," ujarnya. (drn)