MEDAN - Kongres Luar Biasa (KLB) digelar Partai Demokrat (PD) kubu Jhoni Allen Marbun cs. Mereka menggelar hajatan tersebut untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menduduki posisi Ketua Umum PD.
Kepala Badan Komunikasi Strategis PD Herzaky Mahendra Putra mengatakan, mendapatkan informasi beberapa kader dari DPD dan DPC diancam untuk mengikuti KLB “bodong” tersebut.
’’Pemilik suara sah yang diancam karena menolak hadir, merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kemampuan finansialnya untuk merebut paksa kursi Ketua Umum Demokrat dari Ketua Umum Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres V Tahun 2020,’’ ujar Herzaky, Jumat (5/3).
Menurut Herzaky, oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif lewat politik uang, jabatan, dan proyek, seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir.
https://radarbanyumas.co.id/riak-menjadi-ombak-di-demokrat-seruan-menggelar-klb-semakin-nyaring/
Dalam mewujudkan ambisinya, para pelaku kudeta AHY disebut Herzaky selalu menggunakan tipu daya dengan menebar kabar bohong.
’’Mereka seakan-akan banyak pemilik suara yang mendukung, seakan-akan ada penjabat penting DPP yang mendukung. Pola ini sejak awal mereka terapkan ketika mencatut nama Presiden Joko Widodo dan sejumlah anggota kabinet,’’ katanya.
’’Padahal, kenyataannya, yang hadir bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu,’’ tambahnya.
Panitia pelaksana KLB diketahui dipimpin oleh mantan kader yang diberhentikan tetap dengan tidak hormat. Sehingga sama sekali tidak berhak meminta, mengusulkan, apalagi melaksanakan KLB berdasarkan AD/ART PD yang sudah disahkan di Kemenhukham berdasarkan Kongres yang sah pada 2020.
’’Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kabupaten, kota atau provinsi itu,’’ tuturnya.
https://radarbanyumas.co.id/kelekatan-sby-dan-demokrat/
Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat Damrizal mengatakan KLB untuk menggantikan AHY diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). KLB akan dihadiri sekitar 1.200 orang yang terdiri dari DPC, DPD, dan organisasi sayap Partai Demokrat.
Damrizal menegaskan, saat ini mayoritas kader menginginginkan supaya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan AHY.
Dalam KLB yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Jhoni Allen.
KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner," ujarnya.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku siap mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD).
Moeldoko mengungkapan itu dalam pidato perdana setelah ditetapkan sebagai ketum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sibolangit, Sumatra Utara, Jumat (5/3).
Sebagai catatan, pidato perdana Moeldoko itu disampaikan melalui sambungan telepon seorang peserta KLB PD di lokasi.
Moeldoko diketahui tidak hadir secara langsung di KLB PD yang diselenggarakan di Sibolangit.
"Saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk itu kami terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.
Ia mengaku, kesiapannya menjadi ketum menguat setelah mendengar pernyataan dari peserta KLB PD di Sibolangit.
Diketahui, para peserta KLB PD menginginkan Moeldoko sebagai ketum. "Saya pengin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Serius atau tidak?" tanya Moeldoko melalui telepon kepada peserta KLB PD di Sibolangit.
"Serius," jawab peserta KLB PD di lokasi.
Sementara itu, pimpinan KLB PD Jhoni Allen menuturkan, Moeldoko memang tidak hadir di forum yang digelar di Sibolangit.
Namun, kata Jhoni, panggilan hati nurani membuat Moeldoko perlu ditetapkan segera sebagai Ketum PD meskipun tidak hadir di lokasi.
"Beliau (Moeldoko, red) tidak hadir di sini. Sebenarnya harus menunggu beliau (Moeldoko, red). Cuma atas pengukuhan hati nurani, kami proses sesuai prosedural, beliau terpilih," tutur Jhoni Allen.
Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak bisa ditermia akal sehat. Selain ilegal, peserta yang hadir juga bukanlah kader Partai Demokrat yang sah.
“KLB ini dagelan, kami akan hadapi dan kami lawan. Karena kami memiliki kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat,” ujar AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).
AHY menegaskan, bahwa para pengurs DPD dan DPC sebagai pemilik suara sah, tidak ikut serta dalam KLB di Deli Serdang tersebut. Sehinngga dia mengaku aneh kader mana yang diajak dalam KLB tersebut.
“Saya sendiri telah memegang surat kesetiaan penolakan KLB dari ketua DPD dan DPC, paling tidak sampai tadi pagi. Pemilik suara sah ada di tempatnya masing-masing,” tegasnya.
AHY juga mengemukakan ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk menggelar KLB berdasar AD/ART disetujui didukung 2/3 dari DPD dan setengah dari jumlah DPC. Kemudian KLB harus sepertujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai.
Namun, AHY menyatakan jika KLB yang digelar di Deli Serdang tidak memenuhinya. Dia mengemukakan, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat berada di daerah masing-masing. Bahkan, AHY menyatakan 93 persen pemilik suara yang sah tidak mengikuti agenda tersebut.
“Kalau ada yang mengatasnamakan Ketua DPD dan DPC dan pemilik suara yang sah tentu berita bohong,” tegasnya.
AHY meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly untuk tidak memberikan pengesahan terhadap hasil KLB ilegal tersebut.
“Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum,” ujar AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3).
AHY juga meminta agar negara menghormati kedaulatan partai. Menurut putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, seharusnya negara tidak membiarkan ulah Moeldoko selaku pejabat negara yang bermanuver ke internal Partai Demokrat.
“Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat,” katanya.
AHY menegaskan, Partai Demokrat akan melakukan langkah hukum untuk melaporkan para panitia dan penyelenggara KLB ilegal tersebut ke pihak kepolisian.
“Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, KSP Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. Mantan Panglima TNI ini dipilih lewat mekanisme voting dengan mengalahkan Marzuki Alie. (jpnn)