BANJARNEGARA - Pihak legislatif mengaku kurang sreg dengan revitalisasi Alun-alun Banjarnegara. Apalagi proyek tersebut digarap selama empat tahun anggaran dan menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah. Padahal di saat yang bersamaan, sejumlah persoalan yang lebih urgen belum terselesaikan.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarnegara, Galih Pamungkas menilai revitalisasi alun-alun merupakan kebijakan yang kurang pro rakyat. "Revitalisasi alun-alun menyakitkan kami di DPRD Banjarnegara," ungkapnya.
Galih mengatakan revitalisasi ini dianggarkan dalam beberapa tahun. Dikatakan Pemkab Banjarnegara mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi alun-alun dalam APBD Tahun 2013 sampai APBD Tahun 2016.
"Dari Rp 3 miliar, Rp 2,5 miliar, Rp 3 miliar dan Rp 2 miliar lagi. Kalau diakumuliasi sampai Rp 10,5 miliar," paparnya.
Padahal menurutnya masih banyak masalah yang lebih penting untuk diselesaikan.
Galih menyebut dana Rp 10 miliar jika digunakan untuk membantu pendidikan anak miskin bisa menjangkau ribuan siswa. "Kalau masing-masing Rp 2 juta, ada 5.000 anak miskin yang bisa dibantu. Tapi malah digunakan untuk rehab alun-alun," ujarnya.
Padahal, menurut dia revitalisasi alun-alun tidak masuk Daftar Skala Prioritas (DSP). "Pertanyaan yang substansial, mengapa revitalisasi alun-alun mengalahkan kebutuhan pendidikan. Kalau kita komparasi, revitalisasi ini tidak masuk prioritas," paparnya. (drn/nun)