CILACAP- Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mendapat sorotan dewan. Begitu juga rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Cilacap yang dana operasionalnya belum juga cair.
Dewan berharap Pemkab Cilacap memprioritaskan kebutuhan KPU dan Panwas agar tak muncul kesan mempersulit pendanan tahapan Pilkada Cilacap 2017 mendatang. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, Muslikhin, meminta KPU memeriksa kembali dokumen dan kelengkapan administrasi menyangkut pencairan dana operasional Rp 30 Miliar di Pemkab Cilacap.
Jika memang ada kekurangan dokumen, KPU diminta segera melengkapi. Muslikhin berharap tahapan Pilkada yang telah disosialisasikan secara luas, jangan sampai terhambat karena persoalan terhambat oleh anggaran.
"Yang saya dengar, ada administrasi yang belum lengkap. Kalau tak salah mengenai besaran anggaran tahap pertama, yang masih tercacat Rp 29 Miliar sekian dan mestinya segera diubah menjadi Rp 30 Miliar," ujar Muslikhin, Minggu (26/6). Untuk Panwas karena persoalannya pada NPHD yang belum juga diteken,dia meminta percepatan penekenan draft tersebut. Dia berharap, Panwas segera melakukan komunikasi dengan Pemkab terkait kekurangan yang mesti segera dilengkapi untuk memperlancar penekenan NPHD.
"Kemarin yang saya dengar, tinggal masalah redaksional saja, secepatnya hal ini mesti dilengkapi agar dana operasional bisa segera turun," ungkapnya.
Sedang pada Pemkab Cilacap, politikus PKB ini meminta benar-benar mengawal kebutuhan KPU dan Panwas demi kelancaran Pilkada Cilacap 2017 mendatang. Pemkab diminta untuk memprioritaskan pencairan kebutuhan dana operasional keduanya. Muslikhin mengingatkan, jangan sampai hal ini lantas muncul kesan seolah-seolah Pemkab mempersulit pendanaan tahapan Pilkada yang sudah harus berjalan.
"Saya harap ketiganya saling mengawal, menyegerakan hal-hal yang dinilai kurang, agar proses berjalan sesuai aturan dan cepat," ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini KPU membutuhkan sedikitnya Rp 300 juta untuk rekrutmen PPK dan PPS. Namun, tahapan pembentukan penyelenggara Pilkada ini diakui terancam tak ada biaya karena anggaran tahap pertama sebesar Rp 30 M belum juga cair. Padahal dana operasional yang besar itu dalam waktu yang mepet akan digunakan untuk kelancaran tahapan proses seleksi yang dimulai Minggu (26/6) mendatang sampai tes tertulis dan wawancara di awal bulan Juli mendatang.
"Pembentukan PPK dan PPS memang berpotensi terkendala anggaran. Jika dana operasional belum cair juga untuk mendukung pembentukan PPK dan PPS, KPU berpikiran semaksimal mungkin akan mengupayakan dana talangan dalam bentuk hutang." ujar komisioner KPU Cilacap Divisi Pemantauan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi, Akhmad Kholil, Kamis (23/6) lalu.(ziz)