TANGANI STUNTING : Wabup Sudono saat memberikan bantuan beras dan lele secara simbolis kepada 150 penerima di Tunjungmuli, Rabu (23/3).
PURBALINGGA- Angka stunting di Kabupaten Purbalingga masih lebihi batas yang ditarget pemerintah pusat. Pemkab harus kerja keras untuk kembali ke angka normal minimal 14 persen.
Wakil Bupati Purbalingga, Sudono ST MT saat acara pemberian bantuan beras dan lele konsumsi di Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Rabu (23/3) menjelaskan, hingga awal 2021 lalu, angka stunting masih 16,93 persen.
Progress capaian kinerja penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga selama beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Namun jangan berbangga dulu, angka itu masih harus ditekan. Batas dari pemerintah pusat yakni 14 persen.
"Dari tahun 2016 masih 23,1 persen. Namun di tahun 2020 menjadi 16,93 persen atau turun 6,17 persen. Jadi, kalau di rata-rata penurunan setiap tahun 1,54 persen,” tuturnya, siang kemarin.
Melalui program bantuan kepada masyarakat dan pendampingan ibu hamil dan balita, harapannya akan bisa meminimalkan stunting sejak dini. Bahkan informasi saat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI ke Purbalingga, tahun ini Purbalingga digelontor Rp 11 miliar untuk bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB).
"Sinergi yang baik dengan stakeholder di kabupaten akan bisa memaksimalkan upaya pencegahan stunting. Apalagi BOKB itu juga ada alokasi untuk penanganan stunting," kata dia.
https://radarbanyumas.co.id/ganjar-ingatkan-meski-pandemi-tetap-kontrol-ibu-hamil-dan-stunting/
Rinciannya, BOKB sebesar Rp 9,2 miliar, ditambah DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga total Rp 11 miliar. Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Apalagi BKKBN mendapat mandat baru membantu menurunkan stunting. (amr)