SIMBOLIS : Bupati didampingi camat memberikan BLT DD secara simbolis, Selasa (22/2). (AMARULLAH/RADARMAS)
PURBALINGGA - Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kembali diingatkan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon soal penggunaan dana bantuan itu.
Saat acara penyerahan simbolis BLT DD untuk penerima di Kecamatan Bojongsari, Selasa (22/2), bupati minta dana itu jangan untuk mengangsur kredit sepeda motor.
“Jika terbukti untuk penggunaan yang tersier atau bukan pemenuhan kebutuhan pokok, Kepala Desa bisa mencoret penerima,” tegasnya, kemarin siang.
Penyaluran BLT DD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat rentan yang terdampak Covid-19. Menurutnya, Pemerintah Desa (Pemdes) diberi amanat oleh Pemerintah Pusat mengalokasikan 40 persen DD untuk penanganan dampak Covid-19 terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
"Para penerima harus ingat, Pak Kades sudah baik hati mendata panjenengan agar menerima BLT DD untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok. Jadi patuhi itu," imbuhnya.
Dana itu jangan sampai digunakan untuk selain kebutuhan pokok. Penerima bisa membelanjakan sembako, dan kebutuhan pokok sehari-hari lainnya. Apalagi untuk konsumsi rokok, dan hal lain yang tidak signifikan mendukung pemenuhan kebutuhan rumahtangga.
Pada kesempatan yang sama, Camat Bojongsari, Sugeng Riyadi SH mengatakan, ada 1.733 orang penerima manfaat bantuan. Mereka tersebar di 13 desa dengan alokasi perbulan Rp 300 ribu.
https://radarbanyumas.co.id/catat-ini-kriteria-penerima-blt-dd-tahun-2022/
“Pada hari ini penerima mendapatkan 2 bulan langsung atau sebesar Rp 600 ribu,” katanya.
BLT DD yang diberikan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se Kecamatan Bojongsari senilai Rp. 6.238.800.000 diperuntukkan bagi 1.733 KPM. Pencairan bulan Januari dan Februari 2022 senilai Rp. 1.039.800.000. Masing-masing KPM mendapatkan Rp. 300.000 tiap bulannya, sehingga mereka menerima Rp. 600.000/KPM.
Pembagian serentak dan launching dilakukan oleh bupati secara zoom dipusatkan di aula Kecamatan Bojongsari, sedangkan 13 desa mengikuti secara virtual dari masing-masing kantor desa. (amr)