AMARULLAH NUR CAHYO/RADARMAS
MOGOK : Aksi mogok lebih dari satu jam dilakukan awak AKDP, Selasa (12/11).
PURBALINGGA- Tak kurang dari 70 orang awak bus jurusan Purwokerto-Purbalingga, Selasa (12/11), mendatangi Dinas Perhubungan (Dinhub) Purbalingga. Mereka memprotes jalur atau trayek Bus Rapid Transit (BRT)/ Trans Jateng dan penambahan halte.
Menurut mereka, adanya pelanggaran trayek yaitu masuk terminal Bulupitu dan penambahan halte sangat merugikan bus mikro atau bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) ini. Puluhan awak angkutan itu mogok kerja hingga hampir setengah hari karena mediasi dengan pihak- pihak terkait di Dinhub Purbalingga.
Mereka meminta pengelola maupun pemerintah segera kembali kepada kesepakatan resmi saat awal beroperasinya BRT. "Kami merasa dirugikan. Pertama masalah halte. Yang kedua, masalah jalur yang tadinya tidak masuk terminal sekarang masuk terminal," kata Ganteng, Koordinator sopir mikro jurusan Purwokerto-Purbalingga.
Dirinya juga mengatakan, dengan adanya penambahan tiga halte Trans Jateng sangat merugikan bus AKDP yang beroperasi di trayek tersebut. Karena para penumpang yang tadinya menggunakan angkutan mikro, sekarang semua beralih ke halte Bus Trans Jateng.
Ganteng juga kembali mengingatkan, masalah trayek Trans Jateng yang saat pertama kali diluncurkan tidak diperbolehkan langsung memasuki Terminal Purbalingga. Namun saat ini, diakui para sopir angkutan tersebut, Trans Jateng langsung memasuki Terminal Purbalingga tanpa memutar memasuki Kota Purbalingga terlebih dahulu. Sehingga menyebabkan penumpang secara otomatis langsung naik Trans Jateng."Itu beberapa tuntutan kami. Kembali ke kesepakatan awal. Halte juga jangan ditambah lagi,” ungkapnya.
Para sopir juga menuntut jam operasional Trans Jateng yang seharusnya hanya beroperasi hingga pukul 17.00 WIB. Akan tetapi saat ini menambah waktunya hingga sore. Hal itu turut berdampak menurunnya setoran para awak AKDP."Pendapatan turun, biasa sehari kotor Rp 300 ribu, sekarang cuma Rp 200 ribu belum dipotong solar dan setoran," ucapnya.
Salah satu perwakilan sopir AKDP dari Koperasi Abdi Luhur Abadi, Gunawan Waluyo, mengatakan bahwa dengan bertambahnya halte Trans Jateng, semakin mematikan para sopir AKDP. "Saat akan beroperasi dulu, sangat jelas, sudah ada batas-batas untuk halte jumlahnya sekian-sekian sudah ada, cuma ini ada penambahan. Semakin banyak halte jelas AKDP tidak dapat apa-apa, hancur jelas. Harusnya adil jangan AKDP yang dikorbankan," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Purbalingga Yani Sutrisno UN mengatakan, pihaknya akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Balai Trans Jateng. "Secara umum, para awak AKDP tetap sepakat BRT dan operasional Trans Jateng. Mereka minta diperhatikan, supaya difasilitasi, penumpang yang tidak terangkut Trans Jateng. Aspirasi kami tampung, nanti disampaikan ke provinsi," tuturnya. (amr)