BERSIH : Bangunan Rusunawa Kembaran Kulon dilihat dari ruang depan lobi. AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS
PURBALINGGA - Hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengatur mengenai calon penyewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Namun sebagai kabupaten dengan jumlah pabrik yang cukup banyak, diharapkan buruh bisa menjadi prioritas penyewa rusunawa.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga Mulyono mengatakan, pernah mendapatkan informasi ada program dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk rusunawa. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan buruh.
“Rusunawa hanya ada 54 unit. Belum cukup. Namun, paling tidak bisa membantu bagi yang membutuhkan tempat tinggal dengan sewa terjangkau,” tuturnya.
Mulyono meminta bila ada buruh ada yang mendaftar sebagai penyewa untuk tidak dipersulit. Begitu juga dengan biaya sewa.
“Siapa yang tidak minat tinggal di rusunawa. Sewa lebih murah, lokasi juga strategis. Namun semua kembali kepada pengambil kebijakan. Paling tidak kami dari SPSI akan ikut memperjuangkan,” tambahnya.
Salah satu buruh di pabrik PMA rambut Purbalingga, Setyono mengaku, meski masih lajang, namun dirinya minat jika diberikan kesempatan menyewa rusunawa. Dengan penghasilan bersih per bulan hampir Rp 2 juta, dia merasa sanggup menanggung sewanya.
“Sekarang kos per bulan Rp 300 ribu. Kalau bulanan di rusunawa bisa lebih murah, saya sangat berminat. Bangunan tergolong mewah dan bersih. Fasilitas memadai dan lokasi di kota,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinrumkim Zaenal Abidin mengakui, sejak beberapa pekan terakhir usai bangunan selesai, ada yang sudah datang ke kantor. Mereka menanyakan kapan dibuka pendaftaran rusunawa.
“Kami hanya bisa menjawab, nanti ada waktunya. Pasca serah terima dan ada dasar hukum sewanya. Mereka sangat antusias. Jadi anggapan rusunawa tidak laku dari sebagian orang, sebenarnya tidak benar,” tegasnya, Senin (7/1). (amr/sus)