PURBALINGGA - Rencana pengelolaan parkir tepi jalan umum di wilayah Bobotsari yang bakal dikelola pihak ketiga memunculkan pro dan kontra.
Ketua Paguyuban Parkir Bobotsari Ismail menilai, adanya pengelolaan oleh pihak ketiga bisa mengancam petugas parkir yang sudah lama mengelola di Bobotsari. Sebab, akan ada beban retribusi bulanan.
“Misalnya saat ini ada kantong parkir yang setor bulanan Rp 250 ribu, namun ketika dikelola pihak ketiga bisa naik 100 persen lebih. Kondisi ini akan memicu masalah baru. Belum lagi kami masih memiliki tunggakan parkir belasan juta karena pengaruh pembangunan Pasar Bobotsari,” katanya, kemarin (25/4).
Parkir Bakal Dikelola Pihak Ketiga, Paguyuban Parkir Bobotsari Menolak
Ismail dan rekan lainnya menuturkan, dinas jangan hanya melihat karena adanya tunggakan parkir namun harus memberikan solusi kepada juru parkir. Dia mengaku siap melunasi tunggakan, namun pengelolaan parkir jangan dipihakketigakan.
“Saya khawatir jika pihak ketiga yang mengelola, akan membebani juru parkir,” ujarnya.
Dia mengatakan, sudah mengadukan persoalan tersebut dan melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan. Dia meminta kebijakan terkait pengelolaan parkir. “Jika akan ada kenaikan setoran, kami siap selama sesuai dan wajar. Kami khawatir ketika pihak ketiga, akan ada kenaikan yang terlalu tinggi dan tidak masuk hitungan kami,” tuturnya.
Perwakilan pihak ketiga, Untung mengatakan, CV yang dikelolanya belum melakukan realisasi seperti mengambilalih parkir di Bobotsari, melakukan pendaftaran pengisian formulir juru parkir, dan lainnya.
“Kami justru sudah menghitung semua potensi per titik parkir. Misalpun naik, tetap dalam perhitungan yang sesuai dan kami siap mempertanggungjawabkannya. Jika paguyuban menolak maupun mempersoalkan, maka akan kami hadapi dengan pertemuan bersama di dinas,” kata Untung.
Menurut Untung, pihaknya tidak ada maksud merebut pengelolaan parkir di Bobotsari. Namun menata agar perparkiran menjadi lebih rapi, tertata secara manajemen dan jika ada keuntungan juga bisa merata. Timnya juga sudah memiliki data potensi per kantong parkir, dan mereka harus kebagian setoran per bulan.
“Kami siap kena sanksi jika main-main dan melanggar aturan. Itikad baik kami sudah
pernah direalisasikan dengan duduk bersama, namun pengelola paguyuban ada yang tidak
hadir,” tambahnya.
Kabid Lalulintas Dinhub Kabupaten Purbalingga Sunarto mengatakan, hanya
memfasilitasi saat terjadi perbedaan pemahaman antar kedua pihak. Namun dia mendukung bila
parkir dikelola lebih baik. “Jika membutuhkan pertemuan lagi untuk menyelesaikan be