PURBALINGGA - Bupati Purbalingga H Tasdi SH MM mengancam pejabat yang gagal menyelesaikan proyek yang menjadi tanggung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya, bakal "digunting" jabatannya.
Hal itu, diungkapkan oleh bupati saat inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Purbalingga, Kamis (14/7).
Dia menjelaskan, setelah mempercepat pengesahan APBD Perubahan 2016, dia mengaku sudah menyiapkan gunting untuk memotong pita peresmian sejumlah proyek besar 2016. Targetnya, semua proyek yang dibiayai APBD Murni maupun APBD Perubahan 2016 harus selesai Desember mendatang.
“Namun, bila masih ada yang tidak selesai, gunting itu bukan untuk menggunting pita tapi "menggunting" pejabat yang bertanggungjawab,” katanyanya.
Dia juga mengaku siap menghadapi ulah PNS di lingkungan Pemkab yang tidak disipilin. Sejumlah sanksi akan diberikan kepada PND yang tidak disiplin.
Dalam kesempatan itu, dia mengapresiasi peningkatan kinerja yang ditunjukan jajaran Dinperindagkop. Dari aspek kedisiplinan pegawai, dinilai telah ada peningkatan meski masih dijumpai sejumlah pegawai yang terlambat mengikuti apel pagi. Tasdi juga melihat adanya progress yang baik terhadap pelaksanaan pembangunan pasar Bobotsari.
“Dulu Jalan Kolonel Sugiri tiga tahun ditutup untuk berdagang pedagang Pasar Bobotsari. Sekarang sudah dapat dibuka kembali. Besok tanggal 22 Desember pasar itu harus sudah diresmikan. Nanti kita jadwalkan, Pak Gubernur, Wakil Gubernur apa Saya yang meresmikan,” ujarnya.
Kepala Dinperindagkop Kabupaten Purbalingga Drs Agus Winarno mengatakan, hingga minggu ketiga pelaksanaan pembangunan pasar Bobotsari berjalan lancar dan belum dijumpai kendala berarti.
“Kita targetkan pada 13 Desember telah dapat diselesaikan dan 22 Desember dapat diresmikan,” jelasnya.Sementara di Puskesmas Kemangkon, Tasdi sempat dibuat marah oleh ulah pegawai di SKPD ini.
Sebab, dia melihat ada permainan, karena banyak merujuk pasien ke sejumlah rumah sakit swasta yang ada di Purbalingga, bukan ke RSUD dr Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
Hal itu, terlihat di buku rujukan pasien yang dicek langsung oleh bupati. Ironisnya, rumah sakit swasta yang menjadi rujukan, merupakan rumah sakit yang kalender promosinya terlihat di sejumlah ruangan Puskesmas Kemangkon.
“Kita ingin rujukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan malah dirujuk ke fasilitas kesehatan milik orang lain. Apa gunanya kita gelontorkan anggaran yang besar untuk pengembangan puskesmas dan rumah sakit rujukan pemkab,” katanya. Kepada Kepala Puskesmas dr RM Martanto, Bupati meminta adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penataan lingkungan Puskesmas agar lebih nyaman dan hijau juga menjadi perhatian Bupati. (tya)