Hari Anak Nasional, Akademisi Unsoed : Pemenuhan Hak Anak Masih Jadi Persoalan

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Memonetum hari anak nasional yang jatuh pada hari ini, Minggu (23/7), semestinya menjadi refleksi diri mengenai pemenuhan kebutuhan anak. Hal tersebut disampaikan pengamat perempuan dan anak sekaligus Dosen Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr Tri Wuryaningsih.

"Persoalan pemenuhan hak anak itu hampir semua daerah menghadapi," kata dia.

Seperti halnya di Banyumas. Kabupaten yang sejak 2012 lalu, mensosialisasikan "Banyumas Menuju Kabupaten Layak Anak". Namun, predikat Kabupaten Layak Anak itu saat ini masih pada level bawah.

"Hak anak yant semestinya dipenuhi itu belum semua dilakukan. Ini butuh kerjasama berbagai pihak, pemerintah, swasta, masyarakat. Bahwa pemenuhan hak anak sesuatu yang penting," ujarnya.

BACA JUGA:Anak Terus Minta Bermain, Orang Tua Kewalahan, Ingat Kisah Nabi dan Pahami dalam Islam Soal Hak Anak Bermain

Dia mencontohkan soal stunting yang terjadi di Banyumas. Hal ini menunjukan bahwa anak belum mendapatkan asupan gizi yang baik untuk tumbuh kembangnya.

"Kemudian anak tidak sekolah. Artinya akses ke pendidikan belum sepenuhnya dilakukan. Ada juga kekerasan terhadap anak, yang masih menjadi PR," tuturnya.

Selain itu, anak berkonflik dengan hukum, di Banyumas makin hari dirasa makin parah. Seperti geng motor, yang didominasi kekerasan. Yang para pelakunya itu masih remaja.

BACA JUGA:Peringati Hari Anak Nasional, Ganjar Kumpulkan Ribuan Anak di Magelang

"Kemarin duel maut di Sokaraja. Mengapa bisa seperti itu. Apa yang salah dengan pendidikan kita. Ini momen hari anak nasional, harus bisa merefleksi diri. Pemerintah, juga kita sebagai orang tua," tuturnya.

Dari kasus-kasus tersebut, menunjukan bahwa persoalan anak jadi isu utama dan membutuhkan komitmen serius.

Kabupaten Banyumas yang sudah mencanangkan Kabupaten Layak Anak harus punya komitmen serius tentang ini.

"Sekarang baru satu dinas yang serius menangani ini, DPPKBP3A. Dinas lain belum merasakan bahwa hal itu penting. Misal Dindik, Dinkes, Dinsospermades, dan lainnya. Mereka punya tupoksinnya sendiri untuk memenuhi standar kabupaten layak anak," tandasnya. (mhd)

Sumber: