DIPA 2023 Senilai Rp 1,88 T Diserahkan, Ini Rinciannya

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID -  Perwakilan 22 Satuan Kerja vertikal di PURBALINGGA dan Pemkab PURBALINGGA, menerima  Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023  13 Desember 2022 di ruang Graha Adiguna Kompleks Pendapa Dipokusumo.

Tercatat Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi belanja APBN sebesar Rp 1,88 triliun.

DIPA 2023 diserahkan dari Kementerian Keuangan RI itu.

BACA JUGA:Jelang Nataru, Tiga Harga Komoditas Bahan Pokok Ini Naik

"APBN tahun 2023 untuk Kabupaten Purbalingga total sebesar Rp 1,883 triliun. Diantaranya, alokasi untuk kementerian/lembaga sebesar Rp 336,24 miliar sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 1,547 triliun," ungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto, Herbudi Andrianto.

Berdasarkan data dalam paparan, TKDD untuk Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 1,547 triliun terbagi ke dalam beberapa alokasi. Diantaranya,  Dana Bagi Hasil sebesar Rp 16,3 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 859,5 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 78,1 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 334,2 miliar, Hibah ke Daerah Rp 10,8 miliar dan Dana Desa (DD) sebesar Rp 248,2 miliar.

Lebih lanjut dikatakan, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimismisme pemulihan ekonomi.

BACA JUGA:Begini Kronologi Anak Aniaya Ibu Kandung Hingga Berlumuran Darah di Purwojati Banyumas

"Namun pada saat yang sama juga untuk meningkatkan kewaspadan dalam merespon gejolak global yang masih berlangsung," imbuhnya. 

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengungkapkan pelaksanaan DIPA di tahun 2023 harus dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Hal tersebut mengingat, tantangan pemerintah ke depan semakin berat dimana seluruh negara berada di bawah ancaman resesi.

BACA JUGA:Tega! Anak Aniaya Ibu Kandung di Purwojati Banyumas Hingga Berlumuran Darah Karena Dibacok

Karenanya DIPA ini jadi salah satu instrumen untuk 3 prioritas. Pertama, sebagai instrumen untuk stabilitas dan mengendalikan inflasi.

"Pemerintah dari pusat sampai daerah sedang memiliki fokus yang sama dalam hal penanganan inflasi. Kita bersyukur di Indonesia, inflasi bisa terkendali dengan baik," katanya.

Sumber: