Maxim Diminta Patuh SK Gubernur, Shopee Food Didorong Untuk Samakan Tarif

BACA JUGA:5 Motor Sport Murah yang Cocok Dijadikan Kendaraan Ojol

Sampai saat ini pemerintah provinisi ia sebut, belum mempunyai aturan dan kewenangan untuk bisa mengintervensi aplikator. Ujungnya, pemerintah belum bisa leluasa dalam mengatur aplikator yang tidak patuh terhadap SK Gubernur. 

"Kami belum bisa masuk ke aplikator, karena rumahnya belum ada," ucapnya. 

Disisi lain, Sekda Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie yang turut hadir menemui perwakilan aksi menyampaikan, pihaknya siap membawa semua masukkan dari driver online dan ojol dalam rapat Forkompinda. 

"Saya mengundang dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, karena kaitannya dengan kewenangan. Nanti Forkompinda disini akan membawa aspirasi kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk bisa ditinjau kembali SK Gubernurnya kami akan menyampaikan SK Gubernur agar bisa ditambah sanksi, atau kita sampaikan hasil rapat hari ini," terangnya. 

Sama dengan pemerintah provinsi, di level pemerintah daerah soal aplikasi pihaknya belum bisa cawe-cawe. Karena bukan kewenangannya. 

"Saya akan sampaikan ke Forkompida. Segera saya agendakan, rapat Forkompinda dengan DPRD," tuturnya. 

Soal itu, Perwakilan Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas Imam Santosa mengatakan, pihaknya turut prihatin atas apa yang dialami oleh rekan-rekan driver online dan juga ojol. 

"Insha allah besok Minggu berangkat akan kami tindak lanjuti masukkan panjenengan. Akan ke pemerintah pusat akan membantu para ojol. Semua berproses, tidaj seperti membalik telapak tangan. Kami akan bantu," pungkasnya. (res)

Sumber: