Banner Honda

Kemensos Uji Bansos Digital, Penerima Diverifikasi Lewat Wajah

Kemensos Uji Bansos Digital, Penerima Diverifikasi Lewat Wajah

Peserta sosialisasi program kesejahteraan sosial, memadati gedung Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.-DIMAS PRABOWO/RADARMAS-

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID – Kementerian Sosial mulai menerapkan sistem perlindungan sosial digital untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Sistem ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), pengenalan wajah, dan biometrik untuk mencegah bantuan salah sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, pemutakhiran data harus melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat di tingkat RT dan RW. Sebab, data yang akurat menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.

“Program-program pemerintah itu bergantung pada data yang akurat. Data yang akurat ini bergantung pada pemutakhirannya,” kata Gus Ipul saat berkunjung ke Banyumas, Minggu malam (1/11/2026).

Melalui sistem tersebut, penerima bantuan akan menjalani registrasi ulang dengan identifikasi digital. Langkah ini diharapkan mencegah bantuan tetap disalurkan kepada warga yang sudah tidak memenuhi kriteria, termasuk mereka yang telah meninggal dunia.

BACA JUGA:KP2MI-Kemensos Sinergi Kelas Migran & Sekolah Rakyat: Bekali Pekerja Migran dengan Vokasi Arahan Prabowo

“Jangan sampai kita membantu orang yang tidak memenuhi kriteria, atau bahkan membantu orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal bertahun-tahun tapi bantuannya terus disalurkan,” ujarnya.

Sistem perlindungan sosial digital telah diuji coba di Banyuwangi pada 2025 dan mulai diterapkan secara nasional pada 2026. Untuk menjangkau warga yang kesulitan menggunakan layanan digital, Kemensos mendorong pembentukan agen perlinsos yang melibatkan pendamping sosial, ASN, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, hingga pengurus RT dan RW.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyambut baik sistem tersebut karena diharapkan meningkatkan ketepatan data berdasarkan kelompok desil 1 hingga 10. Ia juga berharap pembaruan data diikuti pembagian pembiayaan bantuan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam skema yang diusulkan, penerima desil 1–4 dibiayai APBN, desil 5–6 melalui APBD kabupaten, sedangkan desil 7–8 melalui APBD provinsi. Sadewo berharap sistem baru dapat menekan kesalahan data hingga maksimal 3 persen.

“Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin apa yang dicanangkan Mensos, desil 1 sampai 4 rencananya dibiayai APBN, 5–6 dibiayai kabupaten, 7–8 provinsi, maka beban APBD kabupaten akan lebih ringan,” kata Sadewo.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul mengatakan pembagian pembiayaan berdasarkan desil masih dalam tahap simulasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Pemerintah berharap skema tersebut dapat diterapkan mulai 2027 setelah pemutakhiran data selesai. ***

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: