Jumlah Anak Tidak Sekolah di Banyumas Naik, Semua Pihak Diminta Bergerak

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan signifikan dalam data terbaru. Kenaikan ini terungkap dalam sosialisasi penanganan ATS, Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Data terbaru menunjukkan angka ATS naik dari 13 ribu menjadi 15 ribu anak. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Banyumas.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyumas, Amrin Ma'ruf, menyebut kenaikan tersebut belum memuaskan. "Salah satu hal yang belum cukup memuaskan yaitu data jumlah ATS di Banyumas yang naik dari 13 ribu menjadi 15 ribu," katanya.

Ia menegaskan bahwa penanganan ATS harus menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, semua elemen pendidikan harus terlibat dalam upaya menekan angka tersebut.

BACA JUGA:Mahasiswa Desak Bupati Banyumas Benahi PR Daerah, Soroti ATS hingga Pajak

"ATS bukan hanya tanggungjawab pendidikan non formal melalui pendamping, penilik atau PKBM tetapi tanggungjawab semua. Pendidikan formal melalui pengawas, korwilcam sampai guru semuanya," tegasnya.

Amrin menambahkan, penanganan ATS tidak berhenti saat anak kembali mengenyam pendidikan. Pendampingan harus terus dilakukan agar mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Hal ini penting untuk mencegah anak kembali putus sekolah di masa depan. Keberlanjutan pendidikan menjadi fokus utama dalam penanganan ATS.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wilopo Untung Handoyo, menekankan pentingnya kepedulian semua pihak. Ia meminta setiap unsur pendidikan memahami data ATS di wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Antusiasme Tinggi, Spesial Kolaborasi Honda BeAT x One Piece Tahilalats Hadir Kembali

"Menangani sesuatu yang menjadi indikator di setiap pemerintahan butuh kepedulian sesuai tupoksi. Sama dengan menangani kemiskinan," ujarnya.

Menurut Wilopo, pemahaman data akan mempercepat identifikasi masalah dan solusi. Dengan begitu, penanganan ATS dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

Ia juga menyebut dukungan anggaran bisa berasal dari berbagai sumber. Di antaranya pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Koordinasi antar pihak dinilai menjadi kunci dalam upaya ini. "Korwilcam, pengawas dan penilik tinggal menyampaikan kepada yang mengkoordinir di Dinas Pendidikan terkait penanganan ATS," pungkas Wilopo.

Sumber: