Gurame di Purbalingga Mati hingga 40 Persen, Sampel Air dan Ikan Diuji ke Laboratorium

PURBALINGGA – Kematian ikan gurame dilaporkan terjadi di sejumlah kolam pembudidaya di Purbalingga dengan tingkat kematian mencapai 20 hingga 40 persen dari populasi. Penyebabnya masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium.

Kematian terparah dilaporkan terjadi pada Kelompok Mina Dipakerti, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Purbalingga mencatat ikan di kelompok tersebut masih terus ditemukan mati setiap hari.

Kepala Bidang Perikanan DPPP Purbalingga Hafidhah Khusniyati mengatakan kondisi cuaca ekstrem dan perubahan suhu yang tajam diduga berkaitan dengan munculnya kembali penyakit pada ikan.

"Perbedaan suhu ini menyebabkan kondisi ikan kurang baik. Kenapa dari dulu tidak muncul? Ya karena kondisi ikannya masih baik, lingkungannya masih baik," ungkap Hafidhah, Minggu (27/9/2026).

BACA JUGA:Debit Air Kolam Menyusut, DPPP Purbalingga Dorong Pembudidaya Gunakan Bioflok dan RAS

Peternak telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kematian ikan. Di antaranya mensterilkan kolam menggunakan kapur, memisahkan ikan yang sehat, serta mengganti air irigasi dengan air dari sumur bor.

Namun, upaya tersebut belum mampu menghentikan kematian ikan. DPPP kemudian melaporkan kondisi tersebut secara berjenjang karena Purbalingga belum memiliki tenaga fungsional pengelola kesehatan ikan maupun laboratorium mandiri.

Laporan diteruskan ke Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tim provinsi yang terdiri dari tiga ahli kemudian mendatangi Desa Bajong pada Selasa (15/9/2026).

Tim mengambil sampel air dan melakukan pemeriksaan klinis terhadap ikan gurame yang terserang penyakit. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian ikan.

BACA JUGA:19 Desa di Purbalingga Masuk Verifikasi Program Budidaya Ikan Berbasis Teknologi RAS

"Sampel air akan diuji di laboratorium dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari," jelas Hafidhah.

Sumber: