Belanja Modal Purbalingga Naik 10,05 Persen, DPRD Desak Percepatan Lahan SNT dan Proyek Jalan

PURBALINGGA – Belanja Modal dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga 2026 naik 10,05 persen menjadi Rp132,13 miliar. DPRD Purbalingga mendesak kenaikan anggaran tersebut segera diikuti percepatan eksekusi, terutama untuk lahan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan pembangunan infrastruktur jalan.

Dari alokasi tersebut, Rp71,67 miliar difokuskan untuk penanganan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung pembangunan strategis daerah, salah satunya SNT.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mengatakan, penyiapan SNT menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

"Pendidikan dan penguatan sumber daya manusia melalui dukungan PAUD, bantuan perlengkapan sekolah dalam semangat Purbalingga Gotong Royong, pembibitan mahasiswa, orientasi dan peningkatan kompetensi aparatur, serta fasilitasi Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap prioritas pendidikan pemerintah pusat," tegas Fahmi saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna, Rabu (2/9/2026).

BACA JUGA:Kejar Pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi, Pemkab Purbalingga Pecah Sertifikat 6 Bidang Lahan

DPRD mendukung pembangunan SNT, tetapi meminta persoalan administratif dan teknis tidak menjadi penghambat pelaksanaan. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga Ahmad Sa'bani meminta eksekutif segera menyelesaikan pembebasan lahan dan dokumen perizinan.

"Pembebasan lahan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) bersama BPN dan pemenuhan dokumen lingkungan UKL-UPL harus segera diselesaikan," tegas Ahmad.

DPRD juga meminta pelaksanaan proyek fisik infrastruktur berjalan sesuai target. Paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2026 diminta selesai tepat waktu dan tepat mutu.

"Pelaksanaan paket pekerjaan jalan Tahun Anggaran 2026 wajib diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu, didukung penambahan anggaran pengamanan operasional perhubungan, serta pengawasan ketat batas tonase kendaraan tronton demi mempertahankan Indeks Layanan Perhubungan," tandasnya. ***

Sumber: