Sensus Ekonomi 2026 di Purbalingga Dikawal 32 Personel TNI-Polri, BPS Gandeng Pemkab dan OJK

PURBALINGGA – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Purbalingga mendapat pengawalan lintas sektor. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 32 personel TNI dan Polri untuk mendukung kelancaran pendataan di lapangan.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang berpotensi muncul selama proses sensus berlangsung.

"Khusus untuk BPR atau BKK yang berada di bawah naungan Pemkab, pengisian kuesioner akan difasilitasi untuk diisi bareng. Kami berikan kuesionernya, kemudian dikumpulkan dan diisi bersama," ujarnya, Senin (6/7/2026).

Ia menjelaskan, dukungan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bersama dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA:Dua Pekan Sensus Ekonomi 2026 di Purbalingga, Anomali Data hingga Penolakan Warga Jadi Kendala

Selain memberikan dukungan administratif, pemerintah daerah juga memperoleh akses untuk memantau perkembangan pelaksanaan sensus melalui sistem monitoring yang telah disiapkan.

BPS juga menjalin koordinasi dengan OJK untuk mempermudah pendataan sektor jasa keuangan, khususnya perbankan di tingkat kabupaten.

Melalui koordinasi tersebut, OJK diharapkan dapat mendorong perbankan agar bersikap kooperatif serta memberikan akses data yang dibutuhkan petugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, BPS melibatkan 32 personel TNI dan Polri serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BACA JUGA:Delapan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Purbalingga Mundur, BPS Pastikan Pendataan Tak Terganggu

Sebelum diterjunkan, seluruh personel tersebut telah mengikuti pelatihan mengenai materi sensus dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dapat membantu penyelesaian persoalan yang memerlukan koordinasi lintas instansi saat pendataan berlangsung. ***

Sumber: