UHC Purbalingga Disorot, Forum Desak Anggaran Naik dari Rp20 Miliar ke Rp60 Miliar

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Forum Purbalingga Dinamis mendesak DPRD Kabupaten Purbalingga menaikkan anggaran Universal Health Coverage (UHC) hingga tiga kali lipat. Dari sebelumnya sekitar Rp20 miliar per tahun, mereka meminta alokasi ditingkatkan menjadi Rp60 miliar.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi di Ruang Kepanitiaan DPRD Purbalingga, Selasa (3/2/2026). Forum menilai pelayanan kesehatan di daerah belum berjalan maksimal dan membutuhkan intervensi kebijakan.

Ketua Forum Purbalingga Dinamis, Imam Maliki, menyoroti penerapan sistem UHC cut off yang dinilai membatasi akses masyarakat. Ia meminta skema UHC non cut off kembali diberlakukan.

"Hari ini kami audiensi membahas pelayanan kesehatan yang tidak bagus dari pemerintah. Kami meminta UHC non cut off kembali diberlakukan. Selama ini Bupati kami nilai tidak bertanggung jawab. Kami minta aturan dan janji ditepati," tegasnya.

BACA JUGA:Dukung Program JKN, Pemkab Banyumas Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Menurut Imam, alokasi Rp20 miliar selama setahun tidak cukup menutup kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Ia meyakini peningkatan anggaran akan berdampak langsung pada kelancaran layanan.

"Anggaran kemarin ada Rp20 miliar dipakai satu tahun, itu tidak ada apa-apanya. Saya minta dianggarkan Rp60 miliar untuk satu tahun. Kalau dianggarkan, layanan pasti jalan kembali," katanya.

Forum mengklaim persoalan ini sudah dua kali dibahas melalui audiensi, namun belum menghasilkan solusi konkret. Mereka bahkan menyatakan siap membantu mencarikan sumber pendanaan alternatif jika daerah kesulitan anggaran.

"Kami sudah dua kali audiensi tapi masih deadlock. Kami minta ketemu Ketua DPRD, setelah itu ketemu Bupati. Kalau Bupati sulit keuangan, kami siap membantu, bahkan melobi bank atau mencari dana dari pemerintah pusat," ucapnya.

BACA JUGA:Pertahankan UHC Non Cut Off, Komitmen Pemda Banyumas Pastikan Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan

Selain UHC, Forum juga menyoroti kondisi layanan di RSUD Purbalingga yang dinilai perlu pembenahan. Mereka meminta DPRD dan dinas terkait segera menindaklanjuti agar masyarakat kecil tidak dirugikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Tenny Juliawaty, menyatakan lembaganya siap mengawal aspirasi tersebut. DPRD akan mendorong agar kebutuhan anggaran kesehatan dibahas dalam perubahan anggaran melalui Badan Anggaran.

"DPRD siap mengawal aspirasi terkait penambahan kuota UHC dan kebutuhan anggaran lainnya. Yang terpenting pelayanan kesehatan masyarakat bisa tercover dengan baik," terang Tenny.

Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Miswanto, juga menilai persoalan UHC harus segera diselesaikan. Kekurangan anggaran disebut akan diupayakan masuk dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Sumber: