RSDS Kebumen Berikan Klarifikasi Terkait Pemotongan Insentif Nakes

KEBUMEN - Adanya pemberitaan mengenai dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedirman (RSDS) Kebumen beberapa waktu lalu akhirnya terjawab dengan klarifikasi dari pihak direksi rumah sakit. Di sisi lain, perwakilan perawat juga menyampaikan aspirasi terkait implementasi kebijakan tersebut.

Direktur RSUD dr Soedirman Kebumen, dr. Arif Komedi, M.Sc menegaskan rumah sakit yang dipimpinnya merupakan lembaga pemerintah daerah yang beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa pemberian insentif kepada karyawan merupakan bagian dari sistem remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kebumen Nomor 4 Tahun 2020, yang telah diubah terakhir kali melalui Perbup Nomor 64 Tahun 2024.

"Dasar pemberian insentif berbasis kinerja ini bertujuan untuk memotivasi kerja dan salah satu indikatornya adalah capaian kehadiran yang tercatat melalui aplikasi e-present yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen," terang dr. Arif, Selasa (22/4).

BACA JUGA:Kunjungan ke Kebumen, Mendidasmen Sampaikan Kurikulum Pendidikan Sederhana

BACA JUGA:Komitmen Pemkab Kebumen Lindungi Perempuan, Anak dan Disabilitas

Lebih lanjut dr. Arif menjelaskan, secara teknis perhitungan data capaian e-present sebagai dasar insentif mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 00.8.33/22/SOP/2025 tertanggal 1 Februari 2025. SOP ini mengatur perhitungan kehadiran dan keterlambatan terhadap penerima jasa layanan atau remunerasi.

Manajemen RSUD dr Soedirman juga menyatakan telah memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk melakukan klarifikasi data capaian kehadiran sebelum insentif dihitung.

"Kami berkomitmen untuk selalu menerima masukan dan berdiskusi dengan seluruh civitas hospital terkait penerapan e-present untuk perhitungan insentif," imbuh dr. Arif.

Pihaknya juga menegaskan komitmen rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien.

BACA JUGA:Bupati Harap Geopark Kebumen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BACA JUGA:Tangani Sampah, Bupati Kebumen Canangkan Zero Waste

Sementara itu, Ketua Komite Perawat RS dr Soedirman, Rahmat Sutopo, menyampaikan tiga poin penting terkait polemik ini. Ia membenarkan bahwa pemotongan insentif telah diatur dalam Perbup Nomor 4 Tahun 2020 yang disempurnakan dengan Perbup Nomor 64 Tahun 2024, di mana terdapat klausul punishment berdasarkan absensi elektronik (e-present) yang baru berjalan sekitar tiga bulan di RSUD tersebut.

"Yang menjadi perhatian kami adalah prosedur atau tata cara pelaksanaan pemotongan insentif. SOP yang diterbitkan pada 1 Februari 2025 langsung dieksekusi pada 20 Februari. Kami dan teman-teman merasa sosialisasi terkait hal ini belum memadai sehingga menimbulkan keresahan," ungkap Rahmat.

Sumber: