Tunggu Penilaian, Kinerja TPID Pengaruhi Kebijakan Ekonomi Daerah

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Purbalingga sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan pemerintah dalam sejumlah sektor. Misalnya menekan laju kenaikan suatu.produk kebutuhan bahan pokok pangan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, Selasa 4 Februari 2025 menjelaskan, kebijakan itu seperti program operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah dan lainnya.

"Sejumlah OPD seperti Bagian Perekonomian dan SDA, Dinkominfo, Dinhub, DPU PR, DKPP, Dinpertan, Dinperindag masuk dalam TPID," katanya.

Baru- baru ini pihaknya menggelar rapat evaluasi kinerja TPID tahun 2024 untuk menyelesaikan laporan dari tiap- tiap OPD. Karena laporan maksimal 17 Februari 2025 harus sudah dilaporkan lagi ke Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).

BACA JUGA:Atasi Kenaikan Harga Sembako, TPID Diminta Intervensi Lebih Komoditas di Purbalingga

BACA JUGA:Harga Pangan Naik, TPID Diminta Pantau Rantai Distribusi

Semua OPD yang tergabung dalam TPID diminta segera melengkapi data yang dibutuhkan sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan. Karenanya, dokumen-dokumen dan data-data segera dicukupi sebelum deadline tanggal 17 Februari 2025. 

"Usai pelaporan, akan ada surat resmi untuk penilaian evaluasi," tambanya.

Lebih lanjut dikatakan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) diminta untuk melaporkan kegiatan pemberitaan terkait upaya pengendalian inflasi sepanjang tahun 2024, termasuk bukti foto dan link berita.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Purbalingga diminta untuk melaporkan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Data yang harus disiapkan meliputi laporan pemeliharaan jalan, foto kegiatan, surat terkait, serta realisasi anggaran.

"Evaluasi TPID dan data dukung yang harus diisi lengkap, ada foto-foto, notulen, dan poin-poin utama agar hasil penilaian bisa optimal," tegasnya.

Sumber: