TKD 2027 Naik Jadi Rp 735 Triliun, Pemerintah Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Rancangan APBD Banjarnegara 2027 mulai dibahas DPRD. Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi, sejumlah catatan disampaikan terkait kemampuan fiskal, dana transfer, hingga arah belanja daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyeksi kenaikan belanja modal sebesar Rp 209,78 miliar atau 103,05 persen. Belanja modal diproyeksikan naik dari Rp203,57 miliar menjadi Rp 413,35 miliar. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 238,31 miliar.

Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet mengatakan, pandangan umum fraksi menjadi bagian penting untuk menguji rancangan anggaran sebelum dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah.

“Kami berharap setiap fraksi dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan pandangan, saran, maupun masukan secara konstruktif, kritis dan solutif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjarnegara,” kata Slamet.

BACA JUGA:Pembayaran Gaji PPPK Banjarnegara Tetap Aman Meski Ada Isu Pemangkasan TKD

Menurutnya, pembangunan 2027 harus mengacu pada kebijakan fiskal dan RKPD, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pelayanan publik.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Djarkasi, mempertanyakan kepastian dana transfer dari pemerintah pusat, serta potensi pemangkasan anggaran. Menurutnya, kepastian transfer penting karena berpengaruh terhadap kemampuan daerah membiayai program pembangunan.

Golkar juga meminta pemerintah memperkuat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sumber pendapatan daerah tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi.

“Semestinya keberadaan BUMD juga berkontribusi secara signifikan dalam rangka menyangga kekuatan fiskal di daerah melalui PAD,” ujar Djarkasi.

BACA JUGA:Tambahan TKD Rp17,2 Miliar Masuk, Purbalingga Prioritaskan Alus Dalane dan Gaji P3K

Di sisi lain, Golkar mengapresiasi kenaikan belanja modal, khususnya untuk jalan dan irigasi yang dinilai berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Dyah Catur Srinurnaeni meminta pemerintah tetap mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“APBD 2027 harus menjadi cermin kepatuhan hukum sekaligus akselerasi kesejahteraan masyarakat Banjarnegara, bukan sekadar pemenuhan rutinitas birokrasi semata,” kata Dyah.

Pandangan umum fraksi selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyusun jawaban dan tanggapan dalam tahapan pembahasan Raperda APBD Banjarnegara 2027.

Sumber: