APBD 2026 Menyusut, DPRD Banjarnegara Perketat Pengawasan Proyek Fisik

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Ruang fiskal yang semakin terbatas membuat pembangunan fisik di Banjarnegara perlu diawasi ketat.

DPRD Kabupaten Banjarnegara meminta, pemerintah daerah memastikan setiap proyek yang dibiayai APBD 2026 selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Dorongan tersebut muncul setelah realisasi fisik dan keuangan pada awal tahun sempat mengalami deviasi minus dari target. DPRD meminta OPD segera mengejar ketertinggalan agar pekerjaan tidak menumpuk menjelang akhir tahun anggaran.

Ketua DPRD Banjarnegara, Slamet mengatakan, percepatan pembangunan diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan.

BACA JUGA:10 Parpol di Banjarnegara Terima Bantuan Keuangan Rp 1,737 Miliar dari APBD 2026

“Percepatan pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan kualitas. Setiap pekerjaan fisik tetap harus mengacu pada ketentuan teknis, spesifikasi pekerjaan, serta regulasi yang berlaku,” katanya, Rabu (2/9/2026).

Menurut Slamet, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif menentukan pekerjaan yang dibiayai. Proyek yang sudah direncanakan juga perlu dikawal agar tidak terlambat dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengawasan juga dilakukan langsung ke lapangan. Ketua Komisi III DPRD Banjarnegara, Ibrahim mengatakan, pihaknya telah memantau sejumlah lokasi proyek untuk melihat perkembangan pekerjaan dan mengidentifikasi kendala.

“Kami Komisi III juga telah turun ke lapangan untuk melihat langsung dan melakukan evaluasi lapangan. Dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian proyek,” ujarnya.

BACA JUGA:Perubahan APBD 2026, Banggar DPRD Banjarnegara Waspadai Penurunan Pendapatan Daerah

Ibrahim menyebut, infrastruktur masih menjadi perhatian utama pada 2026, terutama pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi antarkawasan,” katanya.

Selain jalan dan jembatan, DPRD juga menyoroti fasilitas publik seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Di tengah keterbatasan anggaran, proyek harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan dampaknya bagi masyarakat.

Ibrahim menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran atau kecepatan penyelesaian, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

Sumber: