BPS Banjarnegara Tegaskan Sensus Ekonomi Bukan untuk Pajak, Data Dijamin Rahasia

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID – Di tengah ramainya pro dan kontra terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di media sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara memastikan, pendataan di daerah tetap berlangsung kondusif.

Hingga awal Juli ini, belum ada laporan penolakan dari masyarakat, dan capaian pendataan telah mencapai 29 persen atau melampaui target nasional sebesar 25 persen.

Kepala BPS Kabupaten Banjarnegara, Edwin Triyoga mengatakan, masyarakat perlu bijak menyikapi informasi yang beredar di media sosial karena tidak semuanya mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Kalau terkait pro kontra di media sosial, kita memang harus memilah karena kadang itu hanya sebatas konten, bukan situasi yang sebenarnya," ujarnya.

BACA JUGA:BPS Banjarnegara Perkuat Literasi Statistik Menjelang Sensus Ekonomi 2026

Edwin menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus. Sebelum pendataan dimulai, BPS telah melakukan sosialisasi secara masif melalui surat edaran bupati, media sosial, video, poster, pamflet, baliho, serta melibatkan pemerintah desa dan ketua RT.

"Alhamdulillah, sejauh ini kami belum menerima adanya penolakan dari masyarakat seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Justru progres pendataan sudah mencapai sekitar 29 persen, padahal target awal di bulan Juli sebesar 25 persen," katanya.

Edwin menegaskan, Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan pendataan pajak. Menurutnya, BPS bekerja berdasarkan Undang-Undang Statistik dan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya.

"BPS tidak ada kaitannya dengan pajak. Kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Statistik dan seluruh data responden dijamin kerahasiaannya. Data juga tidak pernah ditampilkan berdasarkan nama maupun alamat," tegasnya.

BACA JUGA:BPS Banjarnegara Sebar 1.217 Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026, Ini yang Akan Didata

Dia menambahkan, data hasil wawancara langsung dikirim ke server BPS dan tidak tersimpan di telepon genggam petugas. Sebanyak 1.217 petugas sensus juga dibekali rompi, kartu identitas berbarcode, surat tugas, serta diwajibkan melapor kepada pemerintah wilayah setempat sebelum melakukan pendataan.

Menurut Edwin, tujuan utama Sensus Ekonomi 2026 adalah memperoleh gambaran terbaru kondisi perekonomian Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, mulai dari pemetaan jumlah usaha, tenaga kerja, hingga potensi sektor ekonomi di setiap daerah.

"Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat memberikan data yang benar, karena sekecil apa pun data yang disampaikan akan sangat berpengaruh dalam penyusunan kebijakan pemerintah," pungkasnya. ***

Sumber: