Anggaran Transfer Turun Rp 165 M, Pemkab Banjrnegara Prioritaskan Infrastruktur dan Data Kemiskinan

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menghadapi tekanan anggaran menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp 165 miliar pada 2026, diperkirakan masih mempengaruhi perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Hal itu disampaikan Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pendopo Dipayudha Adigraha, Banjarnegara, Jumat 27/3/2026).

Menurut Amalia, penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyalahkan di internal pemerintah daerah. Dia meminta, organisasi perangkat daerah (OPD) mampu beradaptasi dengan melakukan penyesuaian program dan memaksimalkan kreativitas dalam pengelolaan anggaran.

“Kita harus melakukan modifikasi dan penyesuaian agar program prioritas masyarakat tetap berjalan,” katanya.

BACA JUGA:Infrastruktur Pendidikan dan Pariwisata Jadi Fokus RKPD Banjarnegara 2027

Meski ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga pembangunan infrastruktur dasar. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran minimal Rp 100 miliar untuk perbaikan jalan pada 2027. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan alokasi pada 2023–2024 yang berada di bawah Rp 50 miliar.

Amalia juga menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan. Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci, agar bantuan sosial dan berbagai program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.

Dia menyebut, pemerintah daerah mulai melakukan proyek percontohan pembaruan data di sejumlah desa. Masyarakat juga diminta jujur saat memberikan data pada petugas sensus.

Amalia juga menyoroti tingkat pengangguran terbuka Banjarnegara yang masih berada di angka 5,39 persen. Menurutnya, rendahnya serapan tenaga kerja di sektor industri tidak hanya dipengaruhi ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga persoalan etos kerja.

BACA JUGA:Meski Anggaran Terbatas, Pemkab Banjarnegara Rampungkan 16 Proyek Infrastruktur Strategis

Pemerintah daerah mulai mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak tertarik bekerja di sektor pabrik. Program ini rencananya melibatkan asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Hipmi.

Sementara itu, Kepala Baperida Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo mengatakan, Musrenbang RKPD 2027 dirancang sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan arah pembangunan daerah.

“Musrenbang ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang menyatukan aspirasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sumber: