Perambahan Hutan di Kecamatan Wanayasa Berdampak Parah, Warga Mengadu ke Bupati

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Sejumlah perwakilan masyarakat dari desa-desa terdampak perambahan hutan di Kecamatan Wanayasa mengadu langsung kepada Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, Senin (10/3/2025). Pertemuan tersebut diadakan di rumah dinas Pringgitan dan dihadiri oleh pejabat terkait, termasuk Satpol PP, Kesbangpolinmas, DPKPLH, serta anggota DPRD.

Slamet, perwakilan masyarakat yang juga anggota DPRD Banjarnegara dari Fraksi Demokrat, memaparkan bahwa kerusakan hutan di wilayah tersebut sudah sangat parah dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan warga. 

"Kerusakan hutan yang dikelola Perhutani ini sudah mengkhawatirkan, dengan kerusakan vegetasi yang mengancam pemukiman sekitar. Kami menghadapi ancaman longsor, banjir bandang, dan hilangnya mata air. Beberapa mata air sudah tidak ada lagi, memaksa warga mengonsumsi air yang tidak layak," ungkap Slamet.

Lebih lanjut, Slamet menyampaikan bahwa perambahan hutan telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada upaya penghentian dari pihak berwenang. 

BACA JUGA:Warga Jatilawang Desak Pemerintah Atasi Perambahan Hutan yang Mengancam Lingkungan

BACA JUGA:Warga Kalideres Minta Pemkab Banjarnegara Segera Selesaikan Perambahan Hutan

"Hutan yang dulunya merupakan kawasan lindung kini telah berubah menjadi lahan pertanian sayuran. Jika dibiarkan, bencana alam seperti longsor akan semakin mengancam pemukiman kami," tegasnya.

Farid M, seorang aktivis konservasi sumber daya alam Banjarnegara, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kerusakan hutan di Kecamatan Wanayasa yang telah berdampak pada tujuh desa di sekitarnya. 

"Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian sayuran ini adalah ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan warga. Kami mendesak pemerintah untuk segera bertindak," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti laporan warga.

"Kami akan mengerahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menginventarisasi kondisi lapangan dan mengambil langkah konkret. Kabupaten Banjarnegara memiliki visi sebagai Kabupaten Konservasi, yang berarti pembangunan harus tetap berjalan tanpa mengurangi kelestarian alam," ujarnya.

Bupati juga menegaskan, pentingnya pengumpulan laporan lebih detail, yang akan didukung dengan dokumen terkait, untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

"Kami akan mengupayakan perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas," pungkasnya. (jud)

Sumber: